Honor KPPS dan Dana Operasional di TPS Belum Turun

BANTUL, KOMPAS.com — Honor bagi petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan anggaran operasional bagi tempat pemungutan suara (TPS) Bantul belum cair. Padahal, honor ini harus turun sebelum hari pelaksanaan pemilu. Ini untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak terkait logistik, seperti penambahan bilik suara.

Isbudi, salah satu staf di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ringinharjo, Bantul, mengutarakan, honor bagi petugas KPPS dan anggaran untuk TPS, idealnya turun jauh hari sebelum hari H pemilu legislatif. Selain untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak, itu juga agar petugas KPPS bersemangat. Pihaknya tidak tahu mengapa dana belum cair.

Dana mesti cepat cair. Ada banyak kebutuhan yang harus segera disiapkan TPS, misalnya bilik suara. Empat bilik per TPS yang dikirim KPU, jelas kurang jika mengingat pemilu dilangsungkan hanya dari pukul 07.00-12.00. "Kami sudah minta tambahan bilik. Namun jika tidak diberi, harus ada antisipasinya dan itu butuh dana. Persiapan di TPS, rata-rata akan dimulai besok (Selasa ini)," ujarnya, Senin (6/4).

Penyelenggaraan di masing-masing TPS dipegang tujuh personel KPPS, ditambah dua anggota perlindungan masyarakat (linmas). Honor bagi Ketua KPPS Rp 225.000, sedangkan bagi anggota dan linmas Rp 200.000. Pekerjaan mereka bersifat borongan, maksudnya honor ini terhitung sejak KPPS dilantik (21 Maret) sampai selesainya urusan pemilu di TPS. Adapun dana operasional per TPS Rp 350.000. PPS di Desa Ringinharjo membawahi 18 TPS.

Anggota KPU Bantul Florensia Switi Andari mengatakan, honor bagi KPPS dan dana operasional sudah tersedia. Namun, belum bisa diberikan karena pihaknya menunggu laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) penyelenggaraan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersangkutan. "Saya perkirakan, SPJ-SPJ dari PPK akan disampaikan besok (Selasa ini), dan kami langsung memberikan dana," ujar Switi.