Iptek, Politik, dan Politisi

Tampak bahwa isu-isu iptek, termasuk lingkungan di dalamnya, semakin penting dewasa ini. Namun, ada berapa banyakkah negarawan dan politisi yang punya visi dan wawasan tentang iptek seperti halnya pemimpin India yang ucapannya dikutip di atas? Atau yang mau membuat terobosan kebijakan seperti halnya Presiden Obama?

Tentu dari waktu ke waktu pemimpin Indonesia menampilkan komitmen terhadap iptek. Cikal bakal riset nuklir, bahkan peroketan, sudah muncul di era Bung Karno. Semasa kepemimpinan Pak Harto lahir pula visi iptek seperti pemanfaatan sistem komunikasi satelit domestik dan pengembangan industri kedirgantaraan. Sayang di era reformasi kepemimpinan berlangsung pendek sehingga pemimpin tak cukup waktu untuk mengembangkan visi iptek.

Keadaan sekarang, terlebih- lebih di era pemilu, di masa krisis ekonomi pula, tampak semakin memprihatinkan. Kalangan politisi bisa dikatakan tak menaruh perhatian terhadap iptek, sebagaimana juga partai-partai politik. Berapa parpol yang pernah mengusung iptek sebagai program atau tema kampanye?

Ketika era semakin sarat diwarnai pemanfaatan iptek, tiadanya visi iptek di kalangan elite tak jarang lalu membuat bangsa kedodoran ketika menghadapi berbagai fenomena perubahan alam, kemajuan iptek, juga impitan krisis ekonomi. Hal itu masuk akal karena sendi-sendi kehidupan berbangsa—yang salah satu fundamentalnya adalah iptek—amat rapuh di sini. Salah satu indikator yang sering disebut-sebut adalah rendahnya anggaran iptek yang kurang dari 0,5 persen produk domestik bruto. Sementara negara yang berambisi menjadi negara maju, seperti China, terus menaikkan anggaran ipteknya.

Tinggi rendahnya anggaran iptek itu sendiri juga mencerminkan tinggi rendahnya komitmen iptek di kalangan politisi Indonesia. Di negara lain, iptek disadari semakin memainkan peranan dalam kehidupan politik. Isu pangan dan energi, juga isu kesehatan seperti flu burung, atau juga isu keamanan seperti yang menyangkut pengayaan uranium oleh Iran atau pengembangan rudal balistik oleh Korea Utara, terkait dengan iptek untuk memahaminya.

Tantangan ke depan

Ketika urusan dan krisis semakin kompleks, umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Misalnya, ketika jumlah penduduk makin banyak dan lahan pertanian makin sempit, pemerintahan di sejumlah negara dihadapkan pada pertanyaan sulit, yakni ”siapkah membuat terobosan dengan memperkenalkan tanaman pangan yang genetikanya dimodifikasi?” Atau, yang sebelumnya sudah sering muncul, ketika dihadapkan pada kesempitan energi, ”siapkah pemerintah memanfaatkan energi nuklir?” Lalu, kalau solusi yang diyakini adalah energi terbarukan nonnuklir, manakah yang harus diprioritaskan? Energi suryakah? Atau geotermal? Apa pun, semuanya membutuhkan adanya wawasan iptek untuk memutuskannya.

Sementara itu, lingkup wawasan iptek yang sebenarnya dibutuhkan oleh elite bangsa sebenarnya lebih luas lagi. Selain yang telah disinggung di atas, masih ada lagi soal kloning, bioterorisme, perang cyber, dan lainnya.

Dihadapkan pada realitas baru ini, pemerintah—seperti dikatakan Prof Katherine Pandora yang memberi kuliah tentang ”Science, Technology and Politics” di Universitas Oklahoma (2006)—terus-menerus dihadapkan pada tekanan untuk memutuskan apa yang harus didukung dan didanai dalam kebijakan iptek. Sementara itu, warga negara individu hidup dalam konsekuensi keputusan pemerintah, tidak saja setahun atau dua tahun, tetapi bahkan bergenerasi-generasi kemudian. Makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, mesin yang kita gunakan dalam pekerjaan, sistem yang kita ada di dalamnya, lalu bagaimana kita hidup dan mati, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, merupakan bagian dari jaringan lebih besar yang ada di bawah naungan pengaruh iptek dan politik.

Dalam konteks itulah masih terus diharapkan keterbukaan para politisi terhadap wawasan iptek yang semakin besar peranannya dalam kehidupan warga individu maupun kehidupan kebangsaan.