Persoalan Defisit Anggaran di Balik Lonjakan Peserta BPJS Kesehatan

Forum ini diadakan pada tanggal 20 dan 21 November 2019 di Jakarta. Kementrian Kesehatan RI terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara pada tahun ini.

UHC merupakan program yang menjamin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan biaya terjangkau, salah satu bentuknya adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St, Direktur The SMERU Research Institute mengatakan, akses masyarakat Indonesia ke BPJS semakin meningkat selama lima tahun terakhir.

Hal ini diungkap oleh lembaga riset The SMERU Research yang menyebutkan kenaikan jumlah peserta BPJS dari tahun 2014 hingga 2019.

"Kita mulai 2015 sampai 2019 kepesertaannya meningkat jauh, sekarang lebih dari 200 juta penduduk. Kalau sekarang 83 persen dari seluruh penduduk Indonesia," ungkap Widjajanti dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Namun, masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari BPJS kesehatan.

Salah satunya, ketidakpatuhan anggota dalam membayar iuran yang menyebabkan defisit anggaran negara.

"Peserta kelas atas masih sangat rendah. Kami telah melihat susbsidi bantuan selama 1 tahun dan bantuan secara online, tapi hal tersebut masih belum cukup membantu. Kepatuhan membayar mungkin masih menjadi tugas kami," tuturnya.

Selain itu, masalah kurangnya pemerataan tenaga ahli seiring peningkatan peserta di daerah-daerah terpencil Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, drg Oscar Primadi menjelaskan, Kemenkes masih berupaya dalam persoalan distributif.

Salah satu yang dilakukan adalah menggiatkan Program Nusantara Sehat.

Oscar juga berharap pihaknya dapat mendorong para profesional muda agar mau mengabdi di daerah-daerah terpencil.

"Dari sisi supply kita memang masih perlu untuk melakukan upaya kerja keras untuk itu. Bukan pemerintahannya, tetapi apa yg kita lihat sudah terbangun saat ini adalah bagian dari skenario, bagian skema yangg terstruktur, yang sudah di desain secara komperehensif," tutup Oscar.