Pernyataan Wiranto Soal Demo Tak Relevan, Ahli Nilai Bisa Jadi Bumerang

Gerakan mahasiswa turun ke jalan dalam tiga hari terakhir dilakukan di Yogyakarta, Solo, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Sumatera, hingga Sulawesi.

Namun, aksi demo di berbagai daerah ini justru dianggap tidak penting lagi karena dirasa tidak relevan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat maka sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-Undang Pemasyarakatan, RKUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah enggak relevan lagi, enggak penting lagi," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Selain itu, Wiranto juga mengatakan demonstrasi akan mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

"Lebih baik diurungkan karena hanya akan menguras energi kita, akan membuat masyarakat tidak tentram, mengganggu ketertiban umum," ujar Wiranto.

Terkait dengan apa yang dikatakan Wiranto, banyak warganet yang justru makin geram dan naik pitam. Pasalnya, pernyataan Wiranto tersebut dianggap tidak tepat.

Lantas, bagaimana ahli memandang situasi ini?

Rizqy Amelia Zein, dosen psikolog sosial dari Universitas Airlangga, Surabaya mengatakan, ketika para demonstran mahasiswa belum diberi kesempatan untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan justru diminta berhenti, hal ini justru akan memperkeruh suasana.

"Prinsipnya gini, anak-anak ini (mahasiswa) adalah orang-orang yang sedang memprotes. Demonstran ingin aspirasinya didengarkan. Itu aja," jelas Amel saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (25/9/2019).

"Perkara nanti cara negosiasi seperti apa, itu perkara yang bisa diambil kedua belah pihak. Namun kalau belum dikasih kesempatan negosiasi, tapi sudah dikasih stigma dan mungkin ditambahi bumbu-bumbu prasangka, itu justru akan semakin memperkeruh keadaan dan bahkan bisa semakin parah," tegas dia.

Sebagai seorang dosen, Amel paham betul bahwa mahasiswa merupakan kelompok orang yang memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan isu-isu nasional seperti saat ini, berbeda dengan orang yang sudah bekerja.

"Selain mahasiswa punya waktu lebih luang, ruang kelas mereka pada dasarnya juga ada di sana. Mereka itu mendapatkan pelajaran berharga dari sana (aksi unjuk rasa) dan mahasiswa sadar akan itu. Makanya mereka merelakan waktunya untuk datang dan join in the protest," jelas Amel.

Amel mengingatkan, ketika kemarahan mahasiswa semakin menjalar dan masyarakat sipil ikut mendukung menyuarakan protes terhadap pemerintah, maka besar kemungkinan suasana akan bertambah kacau.

Alih-alih meminta para demonstran untuk mengurungkan niat melakukan unjuk rasa, Amel menyarankan pada pihak elit untuk mau membuka diri dan mengajak mahasiswa berdialog.

"Jadi harusnya berikan sinyal bahwa pemerintah mau mendengarkan (mahasiswa)," ungkap dia.

Amel melihat, gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh para insan muda bukan karena disulut satu peristiwa, tapi momentum dari rentetan peristiwa yang terus terjadi di negeri kita.

"Saya melihatnya, gelombang protes sebesar dan semasif ini adalah kombinasi antara kemarahan, kekecewaan. Jalinan peristiwa itu berpengaruh antara satu dan yang lain. Mungkin juga ada elemen di luar elemen psikologis, termasuk elemen konstitusional yang menurut saya punya pengaruh besar bikin protes mahasiswa jadi lebih gedhe," pungkasnya.