Ibu Kota Pindah, Walhi Nilai Tidak Selesaikan Sumber Masalah

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Passer Utara.

Menanggapi hal ini, Zenzi Suhadi selaku Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa pemindahan ibu kota tidak menyelesaikan sumber masalah.

Zenzi berkata bahwa bila keputusan ibu kota untuk pindah dari Jakarta disebabkan oleh kurangnya daya dukung dan daya tampung Jakarta (banjir, kekeringan dan macet), maka seharusnya ibu kota dan istana tidak boleh keluar dan meninggalkan rakyat Jakarta.

"Logikanya begini, kalau Jakarta dianggap tidak cocok dan istana pindah, terus kenapa negara membedakan antara istana dengan rakyat?" ujar Zenzi ketika dihubungi Kompas.com via telepon pada Selasa (27/8/2019).

"Artinya, ekologi jakarta yang harus dipulihkan karena istana juga harus sadar bahwa Jakarta sekarang overload itu diawali oleh istana. Karena pusat kebijakan dan ekonomi dibuat di Jakarta," imbuhnya lagi.

Zenzi mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan Jakarta, tetapi masih ada hal struktural yang mesti dipulihkan.

Dia mengatakan, harus disadari oleh negara, kenapa orang urban berpindah secara massal ke Jakarta. Ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ruang hidup atau sumber daya alam di luar Jakarta yang dirampas atau dikuasai oleh negara dan korporat, serta sistem ekonomi kita yang sentralistik di jakarta.

Sentralistik di sini bukan berarti tidak ada aktivitas ekonomi di luar Jakarta, tetapi transaksi ekonominya terpusat di Jakarta. Sebagai contoh adalah industri perkebunan. Penebangan hutannya terjadi di luar Jakarta, tetapi transaksi ekonominya terjadi di Jakarta. Alhasil, akumulasi ekonomi pun hanya terjadi di Jakarta.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Zenzi menyarankan pemerintah untuk mengubah kebijakan, bukan memindahkan istana ke Kalimantan Timur.

Pasalnya, kalaupun pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur, ekonomi akan tetap berada di Jakarta atau hanya berdampak ke Kalimantan Timur bila kebijakannya tetap sentralistik. Sementara itu, pemerataan ekonomi ke seluruh Indonesia akan sulit terjadi.

"Jadi, bagaimana agar masyarakat kita dikasih ruang untuk mengelola ruang dan sumber daya alamnya, dan kebijakan dibuat desentralisik," kata Zenzi.

"Kalau ada pemerataan transaksi ekonomi, maka magnet orang untuk tetap tinggal di kampungnya atau orang yang di Jakarta untuk pulang ke kampungnya akan terjadi," lanjutnya.