Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Walhi Khawatirkan Lingkungan dan Warga

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menetapkan Kalimantan Timur sebagai provinsi ibu kota baru. Dua kabupaten yang akan menjadi lokasinya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Passer Utara.

Terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, Zenzi Suhadi selaku Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan kekhawatirannya atas lingkungan dan warga setempat.

Ketika dihubungi oleh Kompas.com, Selasa (27/8/2019); Zenzi berkata bahwa beban lingkungan di Kalimantan Timur sebetulnya sudah sangat tinggi dengan adanya aktivitas tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit dan penebangan kayu, baik yang hak pengusahaan hutan atau pun yang hutan tanam industri.

"Sebenarnya ada kebutuhan bagi Kalimantan Timur untuk dipulihkan lingkungannya," ujarnya.

Bila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, kerusakan lingkungan, khususnya penggundulan hutannya, akan semakin menjadi.

Zenzi melihat bahwa meskipun pemindahan ibu kota dan istana ke Kalimantan Timur dibuat seadaptif mungkin terhadap lingkungan, pembukaan hutan pasti terjadi karena infrastruktur akan ditingkatkan secara volume dan kualitasnya.

Bahkan kalaupun yang dibangun hanyalah jalan yang tidak membabat hutan sepenuhnya, Zenzi berkata bahwa ini akan membuat hutan jadi terfragmentasi.

"Akan ada pemotongan jalur jelajah untuk satwa. Jadi (satwa) akan terisolasi dari (hutan) kiri dan kanan (jalan). Ini punya konsekuensi tersendiri (terhadap satwa)," katanya.

Adanya jalan yang memotong hutan juga akan meningkatkan risiko kematian satwa karena akses perburuan yang menjadi lebih mudah dan meningkatnya tabrakan oleh kendaraan.

Lantas, bila satwa tidak dapat menyeberang jalan, maka akan terjadi ledakan populasi di habitatnya. Ledakan populasi ini tidak akan menekan ke arah jalan, tetapi malah ke pemukiman penduduk dan daerah pertanian. Akibatnya, muncul lebih banyak konflik antara satwa dengan manusia.

Selain lingkungan, Zenzi juga mengkhawatirkan masyarakat setempat yang akan perlahan-lahan tergusur oleh masyarakat luar yang berdatangan ke Kalimantan Timur.

Pasalnya, masyarakat setempat bisa jadi tidak memahami sistem yang akan datang bersama hadirnya ibu kota dan hanya bersifat bertahan. Sementara itu, masyarakat luar yang akan datang ke Kalimantan Timur mungkin memiliki kapasitas pengetahuan dan modal yang lebih besar.

"Kemungkinan, proses perpindahan hak, baik pembelian tanah atau perampasan langsung, akan terjadi," kata Zenzi.

Kemudian, kalau pun masyarakat setempat bisa menjual tanah mereka dengan harga lebih mahal, Zenzi berpendapat bahwa tindakan tersebut akan menyulitkan mereka di kemudian hari.