Kampanye Bebas Plastik di Indonesia, Bagaimana supaya Berhasil?

KOMPAS.com - Kampanye peduli sampah dan bebas plastik, seperti "Rayakan Idul Adha Tanpa Kantong Plastik", sudah digalakkan oleh berbagai instansi yang peduli terhadap lingkungan di Indonesia. Namun produksi sampah di Indonesia setiap harinya tetap banyak dan meningkat.

Lalu, bagaimana mempercepat keberhasilan kampanye bebas plastik di Indonesia?

Menanggapi persoalan tersebut, Manager Communication Conservation WWF Indonesia, Dewi Satriani, menyatakan bahwa kampanye bebas sampah plastik memang sedang sangat difokuskan di Indonesia.

"Kita baru mendiskusikan tentang plastik ini baru dua tahun terakhir, tetapi sudah banyak juga dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik ini," kata Dewi.

Namun, Dewi pun mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengikuti anjuran bebas sampah plastik ini, mungkin karena kurangnya fasilitas yang mendukung.

"Namanya kampanye. Itu maksudnya mengedukasi dan itu biasanya jangka panjang, kaya kampanye KB (keluarga berencana) juga itu lama sekitar 30 tahun," ujar Dewi.

Untuk mendorong kampanye bebas sampah ini agar berhasil dengan cepat, Dewi berkata bahwa kuncinya adalah kebijakan hulu (pemerintah). Sebab, jika hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, prosesnya akan lama sekali mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak.

"Lah kalau pemerintah membuat peraturan mengenai berapa jumlah sampah atau sanksi terhadap penghasil sampah berlebihan, saya percaya masyarakat akan segera mengambil alih untuk tidak bermain-main dengan menghasilkan sampah ini, terutama sampah plastik," tegas Dewi.

Kebijakan yang bisa diambil, contohnya membatasi jumlah maksimum sampah yang bisa dihasilkan oleh masyarakat dan memaksa perusahaan-perusahaan untuk menggbebas kemasan produk mereka dengan bahan bio kredibel atau bukan plastik.

"Ini tindakan terefektif dan tercepat kalau mau masyarakat tidak menghasilkan banyak sampah lagi ke depannya, karena tipikal orang kita (Indonesia) itu perlahan berubah kalau sudah terbukti ada denda atau sanksinya" ujar Dewi.