Ironi Indonesia, Penderita Diabetesnya Menggunung, Penanganan Terburuk

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Dwi Martiningsih menjelaskan negara kini menanggung biaya medis yang tak sedikit akibat diabetes.

"Biaya yang dikeluarkan tahun lalu untuk penyakit kronis mencapai Rp 15,4 triliun. Tertinggi diabetes Rp 6,1 triliun dan hipertensi Rp 5,2 triliun," ujar Dwi dalam peluncuran aplikasi informasi diabetes DEEP di Perpustakaan Nasional RI, Senin (1/7/2019).

Biaya itu belum termasuk komplikasi akibat diabetes seperti jantung dan gagal ginjal. Penanganan penyakit jantung mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan gagal ginjal mencapai Rp 2,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus membengkak seiring dengan meningkatnya prevalensi diabetes.

"Melihat biaya yang terus meningkat maka perlu upaya peningkatan kesehatan," kata Dwi.

Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD- KEMD menjelaskan fenomena ini wajar terjadi di negara berkembang.

"Di Amerika, Eropa (tingkat prevalensi diabetes) sudah mulai stagnan. Kalau pun meningkat hanya sedikit walaupun obesitas meningkat. Nah kita yang baru-baru kaya, baru-baru sombong, tajam sekali peningkatan diabetesnya," ujar Suastika.

Ironisnya, Indonesia menjadi negara dengan penanganan diabetes terburuk di dunia berdasarkan tingkat HbA1c yang dipaparkan di International Conference and Exhibition on Indonesia Medical Education and Research Institute (ICE on IMERI) 2017.

Perlu diketahui, HbA1c adalah gambaran rata-rata kadar gula darah dalam tiga bulan. Skala HBA1c kisaran nilai normal HbA1c antara 4 persen sampai 5,6 persen. Kadar HbA1c antara 5,7 persen sampai 6,4 persen mengindikasikan peningkatan risiko diabetes, dan kadar 6,5 persen atau lebih tinggi mengindikasikan diabetes.

"Indonesia juara satu jeleknya HBA1C diabetes di negara yang sudah disurvei. Indonesia rata-ratanya baru berobat setelah HBA1C mencapai 8 persen. Pengendalian glisemik dan diabetes makin buruk," kata Suastika.

Selain kesadaran akan diabetes yang rendah, pelayanan kesehatan yang belum memadai juga diduga berdampak pada tingginya prevalensi diabetes. Pelayanan kesehatan tingkat pertama belum cukup untuk mengobati diabetes.

"Idealnya diabetes harus dilayani 80 persen seperti negara maju sudah selesai di faskes tingkat satu. Sehingga tidak sedikit-sedikit dirujuk ke tingkat 2 dan 3 sehingga memakan dana," ujar Suastika.

Hingga Juni 2016, tercatat 87,5 persen biaya pelayanan kesehatan untuk diabetes habis untuk mengobati komplikasi. Sisanya baru digunakan untuk mengobati penyakit nonkomplikasi.

Sedangkan untuk obat-obatan, hanya 0,54 persen dari total biaya yang digunakan untuk penanganan dengan obat.