Dua Klaim Lingkungan Jokowi dalam Debat Capres yang Bikin Blunder

Tak seperti lawannya, Prabowo, dalam debat Jokowi memaparkan sejumlah data. Dalam soal penanganan pembalakan liar, misalnya, Jokowi menyatakan bahwa 11 perusahaan telah diberi sanksi denda sebesar total Rp 18,3 triliun. Sementara dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi mengklaim bahwa pembangunan itu tak menimbulkan konflik.

Sayangnya, data Jokowi dalam dua hal itu kurang tepat. Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah mengungkapkan, kenyataan di lapangan berlawanan dengan klaim Jokowi. Pembangunan infrastruktur menyisakan banyak konflik.

Salah satu yang disebutnya adalah program listrik 35.000 MW yang salah satunya dibangun di Batang, Jawa Tengah. "Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi, khususnya PLTU batubara, menimbulkan konflik hebat di masyarakat."

Kasus PLTU Batang berujung pada gugatan masyarakat di pengadilan. Hingga 2016, 71 orang menolak pindah karena pembangunan itu. Namun, akhirnya semua dipindahpaksakan. Konflik itu belum terselesaikan.

Sementara itu, peneliti Auriga, Iqbal Damanik, mengungkapkan, pada 2017 pembangunan infrastruktur sebenarnya menempati urutan ketiga sebagai penyebab konflik agraria, yaitu sebanyak 94 konflik.

Selama 2018 terjadi 16 konflik akibat pembangunan infrastruktur.

Klaim Jokowi bahwa pemerintahannya telah tegas dalam penindak pembalakan liar juga masih kurang tepat. Selama pemerintahan Jokowi, memang pemerintah telah lebih tegas dalam menindak pembalakan liar tetapi belum maksimal. "Belum ada putusan yang dieksekusi pengadilan," kata Adhityani.

Iqbal mengungkapkan hal sama. Ia menambahkan, di Papua kerugian karena pembalakan liar mencapai Rp 1,6 triliun. Dalam isu yang lain, yaitu pencemaran, Jokowi juga belum berhasil karena hanya 13 kasus yang tertangani dalam tiga tahun.

Sementara itu, Prabowo dalam debat tidak banyak mengungkapkan data. Pernyataannya lebih bersifat kualitatif, seperti menyatakan bahwa masih banyak perusahaan kelapa sawit yang belum taat pajak.