Alternatif Terapi Cuci Darah untuk Tekan Pembiayaan BPJS Kesehatan

Kondisi tersebut, menurut Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek membuat meningkatnya pembiayaan kesehatan.

"Biaya penyakit tidak menular ini memang salah satu yang membuat BPJS Kesehatan mengalami kesulitan. Sebab 35 persen belanja BPJS habis untuk manfaat medis dari penyakit tidak menular," kata Menkes saat membuka acara Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-5 Indonesaia Health Economics Association (InaHEA) di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Beberapa klaim BPJS Kesehatan yang cukup tinggi antara lain penyakit jantung dengan total klaim Rp 9,25 triliun, gagal ginjal Rp 2.22 triliun, serta penanganan stroke Rp 2.21 triliun.

Untuk kasus penyakit gagal ginjal saat ini mayoritas pasien mendapatkan dialisis (cuci darah) rutin yang harus dilakukan seumur hidup.

Namun, akses pasien terhadap layanan cuci darah juga masih terbatas karena belum merata di semua wilayah Indonesia.

Menurut Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof.Budi Hidayat, dari berbagai kajian empiris di seluruh dunia, yang paling efisien dari segi biaya untuk gagal ginjal adalah transplantasi.

"Tapi, masalahnya terkait ketersediaan organ. Pilihan kedua yang lebih efisien adalah CAPD atau cuci darah lewat perut, namun di Indonesia jumlah cakupannya sangat kecil," ujar Budi dalam acara yang sama.

Metode CAPD dilakukan dengan cara memasang kateter pada perut pasien untuk menarik racun dari tubuh.

Saat ini cakupan CAPD di Indonesia baru 2-3 persen. Kemenkes menargetkan cakupannya bisa mencapai 30 persen pada tahun 2030.

Budi menambahkan, salah satu kendala dari kecilnya jumlah pasien CAPD di Indonesia adalah ketersediaan alat penyedia CAPD yang terbatas.

"Pemerintah perlu menyediakan ketersediaannya, BPOM juga perlu memfasilitasi untuk perijinan terkait, sehingga CAPD bisa segera digunakan," katanya.