9 Wilayah Berpotensi Terjadi Kebakaran Hutan, Ini Imbauan BMKG

KOMPAS.com — Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, sembilan wilayah di Indonesia berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan pada  Februari hingga Maret 2018. Wilayah tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, Sekretaris Utama BMKG Widada Sulistya  mengingatkan beberapa hal kepada masyarakat yang bermukim di wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan.

Ditemui di sela-sela konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BMKG Pusat di Jakarta pada Senin (19/2/2018), Widada meminta masyarakat untuk  waspada dengan kemungkinan munculnya bencana kabut asap. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Selama musim kemarau, hati-hati bagi masyarakat yang punya kebiasaan bakar jerami, rumput, dan lainnya di luar rumah, apalagi yang gemar buang punting rokok sembarangan,” ujarnya.

Menurut Widada, percikan api mudah sekali menyebar saat kemarau melanda karena panas yang dihantarkan cuaca.

Untuk wilayah yang terdapat tambang batubara seperti di Kalimantan, Widada turut berpesan agar masyarakat meningkatkan kehati-hatian saat berada di areal pertambangan. Pasalnya, tanpa tersulut api, batubara bisa terbakar sendiri oleh panas matahari.

Namun, masyarakat juga tidak perlu merasa takut karena pemerintah telah membangun kanal penahan kebakaran batubara.

Lalu, Widada juga meminta warga untuk tetap tenang karena BMKG meramalkan jika kebakaran hutan tidak berlangsung serius pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan dua hal, yakni dari sisi iklim dan kesiapan pemerintah.

BMKG pusat telah menginstrusikan wakil BMKG di daerah rawan kebakaran hutan untuk gencar menyebarkan informasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.

“Kalau dari sisi iklim, La Nina tahun ini lemah sehingga diharapkan kemarau nanti tidak begitu kering. Kalau dari pemerintah, kesiapan instansi terkait lebih matang sehingga kebakaran hutan lebih terkendali,” ujar Widada.