Indonesia Bentuk Konsorsium Riset Samudera, Ini Tujuannya

JAKARTA, KOMPAS.com –- Indonesia akan meluncurkan Konsorsium Riset Samudera sebagai upaya pengembangan program dan infrastruktur. Rencananya, konsorsium yang terdiri dari 11 anggota itu akan diluncurkan pada Selasa (26/9/2017).

Beberapa yang tergabung antara lain, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Sriwijaya (Unsri).

“Ini sebagai salah satu langkah pengembangan riset dasar. Beberapa riset samudera membutuhkan biaya dan investasi besar. Juga untuk mempertajam program riset dan pemanfaatan infrastruktur riset,” kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Zainal Arifin saat dihubungi, Senin (25/9/2017).

Zainal mengatakan, konsorsium akan dikoordinasi oleh Bappenas. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih program riset antara kementerian dengan lembaga pemerintah.

Sasaran dari pembentukan konsorsium ini adalah pengembangan jaringan para peneliti, baik di dalam maupun di luar negeri. Keluasan jaringan dapat membantu menjembatani minimnya biaya riset yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).

Dalam seminar ilmiah yang digelar di Institut Francais Indonesia (IFI), Zainal mengakui adanya perbedaan cara pandang pemerintah terhadap riset. Berbeda dengan negara maju, Indonesia tidak melihat riset sebagai prioritas.

Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari pengembangan riset geosains kelautan. Pemerintah baru mengucurkan dana setelah gempa terjadi. Sebelum gempa, serangkaian penelitian untuk analisis mitigasi tidak dilakukan.

Untungnya, para peneliti Indonesia berhasil membangun jaringan dengan para peneliti asing. Para peneliti mempelajari gerakan kerak samudera Hindia yang mengakibatkan gempa pada tahun 2012 lalu. Gempa tersebut kemungkinan timbul karena gempa pada tahun 2004.

“Bedanya kalau di Indonesia kita sediakan pendanaan setelah bencana terjadi, tapi di Perancis sebelumnya. Mereka mencegah. Ketika tsunami muncul, mereka sudah siap. Saya kira keduanya kita perlukan,” kata Zainal.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Nugroho Dwi Hananto mengatakan, kerjasama penelitian akan menguntungkan kedua belah pihak. Perancis berkesempatan mempelajari ilmu dasar yang tidak bisa dijumpai di negaranya, sedangkan bagi Indonesia, mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di kerak samudera menjadi bekal pengetahuan.

“Kita ingin tahu punya kita sebenarnya apa. Kita enggak punya modal. 50.000 Euro per hari itu habis dari pemakaian kapal riset yang dimiliki pemerintah Prancis,” kata Nugroho.

Sejak 25 September 2017 hingga 21 Oktober 2017 mendatang, Nugroho dan koleganya akan berada di atas kapal riset R/V Marion Dufresne dengan program MIRAGE II. Sebelumnya, MIRAGE I telah dilakukan pada 2016 lalu.