Cegah Campak Jerman, Kemenkes Kampanyekan Vaksinasi Nasional

Serupa dengan campak, Rubella disebabkan oleh virus yang tersebar melalui udara. Pengindap MR tertinggi terjadi pada anak usia 3-10 tahun.

Gejalanya adalah demam disertai dengan ruam ringan. Kondisi itu akan hilang setelah satu minggu.

Sedangkan bila menginfeksi ibu hamil (Congenital Rubella Syndrome), MR dapat menyebabkan aborsi hingga kelainan permanen seperti retardasi mental, kelainan jantung, kerusakan jaringan otak, tunarungu, dan katarak.

Direktur Jenderal Pencegajan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Mohamad Subuh mengatakan, imunisasi MR yang dilakukan Kemenkes merupakan salah satu dari empat tujuan utama dari Global Vaccine Action Plan pada Mei 2012 lalu.

“Target eliminasi global dan regional untuk mencapai eliminasi pada minimal 5 regional termasuk negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2020,” kata Subuh di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Tahun 2017, vaksinasi dilakukan di seluruh Pulau Jawa dengan dua tahap. Pertama, Kemenkes akan memberikan vaksin di sekolah pada bulan Agustus 2017, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, SD/MI/sederajat, SDLB, SMP/MTs/sederajat, dan SMPLB.

Kedua, vaksinaisi dilakukan pada bulan September dengan menyasar balita dan anak-anak di luar sekolah.

Pemberian vaksin dilakukan di Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, dan pos pelayanan imunisasi lainnya.

Totalnya, terdapat 34.964.384 anak yang menjadi target pemberian vaksin dengan melibatkan 3.579 Puskesmas. Rentang usia anak yang dapat diberikan vaksi antara 9 bulan hingga 15 tahun.

Tahun 2018, yakni bulan Agustus dan September, vaksinasi dilakukan di seluruh Indonesia di luar pulau Jawa.

Kemenkes sendiri telah menyiapkan 4.777.150 vial vaksin beserta alat suntik dan logistik pendukung.

Biaya kampanye vaksin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Indonesia dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (Gavi) mencapai 893 miliar.

Subuh mengatakan, kampanye vaksin bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat.

“Vaksinasi ini tanpa pertimbangan imunisasi sebelumnnya. Kami ingin peroleh status yang baru. Sifatnya wajib. Apalagi ada UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan. Ini juga untuk turunkan angka CRS,” ucap Subuh.

Sementara itu, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenskes Elizabeth Jane Soepardi menyakini kampanye vaksinasi dapat berjalan sukses meskipun terdapat gelombang penolakan terhadap vaksin.

Kemenkes juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia dalam kegiatan tersebut.

Secara nasional, Kemeskes menargetkan vaksin lebih dari 95 persen. Untuk tahun 2017, target di pulau Jawa sebesar 85 persen.

“Indonesia kan diprediksi gagal karenja ada gerakan anti vaksin. Sehingga WHO dan Unicef itu menurunkan monitor ekternal loh 4 orang ke indonesia untuk MR. Tapi kami optimis berhasil,” ujar Jane.