JKN di Titik Jenuh, Ini Saran Dosen Unika Atma Jaya untuk BPJS

KOMPAS.com -- Indonesia tengah berada di titik jenuh untuk menambah partisipasi warga dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cara-cara mudah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) sudah dilakukan. Namun, jumlah peserta terasa seperti sudah maksimal.

Diungkapkan oleh Dinna Wisnu, Associate Professor Politik Ekonomi Internasional dalam acara Policy Dialog yang bertajuk Global Burden of Disease and Universal Health Coverage pada Jumat (2/2/2018) di Unika Atma Jaya, Jakarta, pemerintah perlu melakukan inovasi supaya dapat mencapai target JKN.

“Jadi memang untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang dibidik pertama kali adalah orang-orang tidak mampu, orang-orang yang selama ini tidak punya kesempatan untuk menikmati layanan kesehatan kalau dia tidak punya uang," kata Dinna.

Baca juga : Bom Waktu Sindrom Metabolik dan Harapan untuk BPJS Kesehatan 

Namun menurut dia, masyarakat yang belum bergabung dalam JKN justru berasal dari kelompok yang cukup mudah untuk diajak, misalnya pegawai swasta.

“Apalagi yang bukan pekerja. Buruh migran ada 4,5 juta yang belum masuk. Padahal 70 persen dari mereka juga perempuan,” ujar Dinna.

Dia pun memberikan beberapa rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk mengatasi kejenuhan JKN tersebut.

BPJS diminta mempermudah kepesertaan dan jangan fokus ke hukuman bagi para peserta. Peserta BPJS yang sedang sakit tidak usah disalah-salahkan, justru mereka yang perlu dibantu.

Baca juga : Penyakit Ginjal Sedot Dana BPJS Lebih dari Rp 2 Triliun

“Betapa urusan UHC meningkatkan kepesertaan, maka keuangan BPJS sebaiknya dipilah. Kendali biaya jangan di-push ke peserta,” tutur dosen UNIKA Atma Jaya Jakarta ini.

Selain itu, BPJS dinilai perlu mempertimbangkan kelas menengah tanggung, seperti asisten rumah tangga dan pekerja non-formal yang jarang memiliki rekening bank. Inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat tersebut sulit konsisten membayar iuran.

Pemerintah juga perlu memperhatikan peserta yang sudah membayar, tetapi tidak memanfaatkan fasilitas BPJS untuk berobat melalui pemberian insentif. Insentif tersebut bisa berupa cek gigi gratis dan vaksin. Langkah ini, kata Dinna, sanggup menggaet ketertarikan dari kalangan anak muda.

Lalu, BPJS juga perlu mengurangi pengeluaran masyarakat untuk biaya menebus obat-obatan atau mendapat perawatan di lintas kota. Ini menjadi penting bagi masyarakat yang bekerja lepas lintas kota, seperti asisten rumah tangga.