AIPI Berikan Rekomendasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com -- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) meluncurkan dua buku berisi rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia Indonesia.

Kedua buku itu adalah Buku Putih Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045 dan Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia.

Pada awalnya, ide pembuatan buku itu datang dari permintaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) kepada AIPI untuk membuat kajian jangka panjang perkembangan ilmu pengetahuan hingga 2045.

Sejak 2015, berbagai seminar di sejumlah perguruan tinggi di berbagai provinsi telah diselenggarakan untuk pembuatan dua buku tersebut.

"Sebagai bangsa yang bermula dari gagasan kebangsaan kaum intelektual, Indonesia harus segera kembali pada ruh awalnya, cerdas, sekaligus mencerdaskan bangsa," kata Ketua AIPI Profesor Sangkot Marzuki dalam peluncuran buku di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Sangkot mengatakan, Buku Putih merupakan saran kepada pemerintah dalam penyusunan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2019 yang akan berlanjut hingga 2045. Saat ini, RIRN tengah dalam proses finalisasi di Kemenristekdikti.

Dalam Buku Putih, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan pada tataran normatif dan eksploratif yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. "Skenario itu tidak hanya memberikan gambaran masa depan pendidikan tinggi, tapi juga lingkungan, perekonomian, dan kehidupan sosial," ucap Sangkot.

Sementara itu, buku Era Disrupsi memuat dampak perubahan ilmu pengetahuan terhadap perguruan tinggi yang ditinjau dari berbagai macam aspek.

Hasil kedua buku itu disambut baik oleh Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati. Ia berharap agar kedua buku itu dapat digunakan sebagai payung sinergi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Menurut Dimyati, diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menerapkan berbagai rekomendasi dari kedua buku tersebut. "Untuk melaksanakan buku ini perlu skala prioritas, biaya, dan waktu yang panjang. Untuk memperbaiki kualitas dosen misalnya, diperlukan waktu minimal 10 tahun. (Sebab) saat ini masih banyak dosen yang belum S2," ujar Dimyati.