Tugas Berat Menanti Pengurus Badan Restorasi Gambut

Kelengkapan badan yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk merespons kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut ini, diperlukan agar restorasi bisa segera dijalankan di lapangan. Pekerjaan itu akan menjadi tantangan bagi Badan Restorasi Gambut mulai dari perencanaan hingga pemetaan serta menjalin kerja sama dengan pemilik atau pengelola areal gambut.

"Kepada pejabat agar low profile karena kelancaran dan keberhasilan Badan Restorasi Gambut sangat membutuhkan dukungan semua pihak serta pengampu kepentingan untuk sama-sama melakukan restorasi gambut," kata Nazir Foead dalam pelantikan itu.

Mereka yang dilantik adalah Sekretaris Hartono Prawiratmadja (dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Deputi Perencanaan dan Kerja Sama Budi Wardhana (dari WWF Indonesia), Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Myrna A Safitri (Epistema Institute), Deputi Penelitian dan Pengembangan Haris Gunawan (Universitas Riau), serta Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Alue Dohong (Universitas Palangkaraya).

Setelah dilantik, mereka akan menjalankan tugas restorasi gambut minimal 2 juta hektar gambut seperti ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut. Luasan lahan gambut itu berada di Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang hadir dalam pelantikan menyatakan siap mendukung Badan Restorasi Gambut melaksanakan tugas. Apalagi di dalam Perpres No 1/2016, Presiden memerintahkan agar para eselon satu di kementerian terkait mendukung pekerjaan Badan Restorasi Gambut.

"Sangat banyak harapan atas badan ini. Tidak hanya dari masyarakat Indonesia, untuk menyelamatkan dari bencana termasuk kebakaran dan pengelolaan gambut yang baik, masyarakat internasional juga berharap agar Indonesia bisa mengelola gambut dengan baik," kata Siti.