Kepala BPPT Unggul Priyanto dalam konferensi pers Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pelayanan Publik secara Elektronik, Rabu (12/11/2014), mengatakan bahwa integrasi itu "sangat memungkinkan".
"Jadi, tidak perlu banyak kartu. Di e-KTP sudah ada data sidik jari dan data keluarga," kata Unggul. Data-data tersebut sudah dikumpulkan dalam program penyelenggaraan e-KTP sebelumnya.
Menurut Unggul, integrasi KIS, KIP, dan lainnya dengan e-KTP akan mampu menghemat anggaran pengadaan kartu. Selain itu, integrasi bisa membantu pemerintah menyalurkan bantuan tepat sasaran. "Bisa ditentukan siapa yang layak dan tidak," ujar Unggul.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, juga mendukung usulan BPPT soal integrasi kartu-kartu yang diterbitkan Jokowi dengan e-KTP.
Ia mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan akurasi data. Menurut dia, data-data yang terkumpul lewat program e-KTP akurat, jauh lebih akurat dari yang pernah dikumpulkan sebelumnya.
Sejumlah bank besar, seperti Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sudah menggunakan data e-KTP. "Sejauh ini tidak ada yang komplain tentang akurasi data itu," kata Irman.
Irman mengatakan, integrasi KIS dan KIP dengan e-KTP akan membantu administrasi. Ia mencontohkan, pasien yang kehilangan KTP dalam sebuah kecelakaan tidak perlu risau ketika masuk rumah sakit. Rumah sakit tinggal melakukan verifikasi terhadap pasien atau keluarganya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.