Soal Arteria Dahlan vs Emil Salim di Mata Najwa, Ini Tanggapan Para Psikolog

Kompas.com - 11/10/2019, 11:57 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

KOMPAS.com - Sikap politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan terhadap ekonom Emil Salim dalam acara Mata Najwa sedang menjadi sorotan publik.

Banyak netizen yang mengecam Arteria karena dianggap telah bersikap tidak sopan terhadap Emil.

Melihat kejadian ini, Doktor Psikologi Sosial dan Budaya Endang Mariani dan psikolog asal Solo Hening Widyastuti berpendapat.

Endang yang dihubungi Kompas.com, Kamis (10/10/2019) menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Arteria Dahlan, termasuk kepada Djayadi Hanan dan Feri Amsari, tidak pada tempatnya.

"Kemauannya untuk didengarkan, tidak diimbangi dengan kemampuannya untuk mendengarkan," ujarnya.

Baca juga: Anak Nonton Wiranto Diserang, Psikolog Sarankan Orangtua Tanya Hal Ini

Endang menjelaskan bahwa dalam diskusi terbuka, di ruang publik, perbedaan pendapat dan perdebatan adalah hal yang lumrah. Bukan persoalan benar atau salah, perbedaan sudut pandang ataupun substansi yang disampaikan, tapi lebih pada etika penyampaian.

"Apalagi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengaku dipilih dan mewakili rakyat. Sepantasnya, mampu mendengarkan aspirasi dan pendapat rakyat," ujarnya.

Dia pun melihat bahwa dalam tayangan Mata Najwa, Emil adalah seorang rakyat biasa yang berhak menyampaikan pendapatnya, dan tidak perlu menjadi ahli hukum untuk menyuarakan kegelisahan ataupun pandangan terhadap suatu persoalan yang dianggap sebagai permasalahan bangsa.

"Apa yang disampaikan oleh pak Emil salim, menurut saya tentunya sudah dengan melalui kajian. Mungkin tidak sepenuhnya benar menurut para ahli hukum yang duduk di DPR, tetapi tetap harus dihargai sebagai sebuah pandangan yang juga dimiliki oleh banyak rakyat Indonesia, yang bukan tidak mungkin juga memiliki kepakaran di bidang hukum," kata Endang.

Dia melanjutkan, jika dianggap kurang tepat, tugas anggota DPR-lah (untuk) menjelaskannya dengan baik. Dan jika masih diperdebatkan atau dipertanyakan, tugas anggota DPR pula untuk mempertimbangkannya dengan bijak. Karena mungkin juga ada kebenaran yang luput dari perhatian para anggota Dewan yang terhormat. Di sinilah fungsi diskusi publik dan dialog.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X