Pemprov Jawa Barat Ambil Alih Penanganan Sungai Cileungsi yang Tercemar

Kompas.com - 20/09/2019, 13:24 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pertemuan terkait penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dengan Ombudsman RI di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019). DOK. Humas Pemerintah Provinsi Jawa BaratGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pertemuan terkait penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dengan Ombudsman RI di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil menyatakan akan mengambil alih penanganan Sungai Cileungsi yang telah tercemar limbah industri.

Hal itu diungkapkannya usai rapat dengan Ombudsman Jakarta Raya terkait hasil monitoring pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Jumat (20/9/2019).

"Kesimpulannya hanya satu. Dari bulan Maret, pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan sanggup (menangani), tapi mulai dari minggu ini, disepakati akan diambil alih oleh provinsi (Jawa Barat)," ujar Ridwan.

Dia berkata bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat akan membuat tim, seperti penanganan sungai Citarum, yang melibatkan TNI, Polri dan Kejaksaan sehingga dapat melakukan tindakan hukum represif kepada industri-industri yang masih melakukan pencemaran.

"Silakan berbisnis di Jawa barat, tapi harus menghormati lingkungan, karena kalau airnya kotor nanti berpengaruh pada manusia yang mengonsumsi air kotor dari limbah pabrik yang mengandung unsur-unsur bahan berbahaya dan beracun (B3) kimia, katanya.

Baca juga: Limbah Pabrik Ancam Ekosistem Sungai Bengawan Solo, Ini Kata Ahli

Dalam pelaksanaannya, Teguh Nugroho selaku Kepala Perwakilan Jakarta Raya dari Ombudsman Republik Indonesia berkata bahwa Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan dibantu oleh Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hal ini, ujarnya, seusai dengan tindakan korektif yang disarankan oleh Ombudsman pada tahun lalu bila pemidanaan terhadap perusahaan-perusahaan yang mencemari sungai Cileungsi tidak cukup.

Disampaikan oleh Teguh, sebetulnya sudah ada lima perusahaan yang diajukan ke pengadilan karena mencemari sungai Cileungsi oleh Kabupaten Bogor. Akan tetapi, kelima perusahaan hanya dikenai pasal peraturan daerah (perda) lingkungan hidup yang hukumannya hanya Rp 15 juta sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kini, sudah ada upaya untuk melakukan pemidanaan menggunakan Undang-undang Lingkungan Hidup yang hukuman pidananya maksimal Rp 3 miliar.

"Ketika DLH Kabupaten Bogor sudah tidak bisa menangani Cileungsi, maka DLH provinsi yang akan menangani. Sekarang kita lihat, apakah DLH provinsi akan mampu menangani pencemaran Sungai Cileungsi ini atau tidak,"ujar Teguh.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X