Audisi Bulu Tangkis PB Djarum vs KPAI, Ini Pokok Permasalahannya

Kompas.com - 09/09/2019, 15:13 WIB
Anggota tim pencari bakat PB Djarum, Lius Pongoh, memberikan keterangan tata tertib
Sebanyak 904 Atlet Muda Tanding di Purwokerto, 206 Lolos Tahap Screening kepada ratusan peserta Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019) pagi DOK. PB DJARUMAnggota tim pencari bakat PB Djarum, Lius Pongoh, memberikan keterangan tata tertib Sebanyak 904 Atlet Muda Tanding di Purwokerto, 206 Lolos Tahap Screening kepada ratusan peserta Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019) pagi

KOMPAS.com – Program Bakti (PB) Djarum memutuskan untuk menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis pada 2020. Keputusan ini disampaikan lewat jumpa pers yang disampaikan oleh Direktur PB Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosiman, Sabtu (7/9/2019).

Keputusan tersebut diambil karena laporan KPAI yang menyebutkan adanya eksploitasi terhadap anak dalam gelaran ini. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menegaskan, pihaknya tidak berniat meminta penghentian audisi bulu tangkis untuk anak-anak yang diinisiasi oleh PB Djarum.

Terkait hal ini, Nina Samidi selaku Manajer Komunikasi Komnas Pengendalian Tembakau angkat bicara.

“Jadi begini, sekarang berkembang sekali opininya. Ada semacam pergeseran opini yang dilakukan oleh pihak tertentu karena apa yang kami tuntut. Kami yang melaporkan pada KPAI terkait adanya pelanggaran yang dilakukan dalam audisi bulu tangkis PB Djarum,” tutur Nina kepada Kompas.com, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Menurut WHO, Djarum Memang Tidak Boleh Sponsori Event Olahraga

Nina menjelaskan duduk perkaranya. Pada awalnya, PB Djarum mendapat laporan karena adanya pemakaian logo brand tersebut di kaos anak-anak yang diaudisi. Hal inilah yang menjadi titik berat permasalahan.

“Padahal hal tersebut sudah jelas dilarang. Peraturannya ada dalam UU Perlindungan Anak, yaitu tentang eksploitasi ekonomi yang dilakukan lewat product marketing," jelasnya.

Peraturan kedua, lanjut Nina, ada pada Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012, yaitu tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

“Dalam PP tersebut diatur bahwa CSR yang dilakukan oleh industri rokok dengan produk zat adiktif tidak boleh melakukan promosi dalam event yang disponsori. Bahkan mereka tidak boleh memakai brand image atau desain grafis yang merujuk pada merk produk tertentu. Mereka tidak boleh mempublikasikan CSR tersebut,” jelas Nina.

Suasana hari kedua Final Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2017 di GOR PB Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2017).KOMPAS/ADI PRINANTYO Suasana hari kedua Final Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2017 di GOR PB Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2017).

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X