Majelis Hakim Menangkan Gugatan Walhi, Ekosistem Leuser Selamat

Kompas.com - 28/08/2019, 19:07 WIB
Petugas Yayasan Ekosisem Leuser (YEL) mengawasi dan melatih orangutan Sumatra (Pongo abelli) sebelum dilepasliarkan di forest school (sekolah hutan) cagar Alam Jantho, Aceh Besar, Aceh, Selasa (18/6/2019). Sejak 2011 hingga 2019 YEL dan BKSDA Aceh telah melepasliar 121 orangutan di kawasan hutan cagar alam Jantho. ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRAPetugas Yayasan Ekosisem Leuser (YEL) mengawasi dan melatih orangutan Sumatra (Pongo abelli) sebelum dilepasliarkan di forest school (sekolah hutan) cagar Alam Jantho, Aceh Besar, Aceh, Selasa (18/6/2019). Sejak 2011 hingga 2019 YEL dan BKSDA Aceh telah melepasliar 121 orangutan di kawasan hutan cagar alam Jantho.

KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Banda Aceh mengabulkan seluruh gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) untuk memenangkan Ekosistem Leuser.

Gugatan Walhi dikabulkan karena Gubernur Aceh dinilai menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur-I yang di mana ini bukan termasuk kewenangannya.

Diketahui, 4.407 hektar tanah dipinjamkan ke PT Kamirzu, padahal kewenangan Gubernur Aceh hanya untuk luasan di bawah 5 hektar dan bersifat non-komersial.

Selain itu, dikutip dari situs resmi Walhi, areal yang akan dipergunakan sebagai areal pembangunan PLTA terlihat jelas masuk di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). KEL sendiri berdasarkan peruntukkan dan fungsinya merupakan patron inti dalam wilayah kehutanan.

Baca juga: Pembangunan PLTU Celukan Bawang II Ditentang, Ada Apa?

Artinya, KEL merupakan kesatuan kawasan hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Value Forest (HVF) yang oleh Dunia telah ditetapkan sebagai satu kesatuan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dunia dari efek perubahan iklim secara global.

“Putusan ini adalah kemenangan rakyat. Terciptanya lingkungan yang lingkungan yang sehat serta pemenuhan hak atas lingkungan adalah bentuk keadilan hukum yang kami peroleh hari ini,” ungkap Direktur Walhi, Muhammad Nur.

M. Nur mengapresiasi putusan ini karena sangat jarang ada pengadilan yang memberi putusan hukum seperti ini, untuk kasus-kasus yang digugat aspek lingkungan hidupnya. M. Nur juga sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah teliti melihat perkara ini.

Majelis Hakim juga menyampaikan Penerbitan Izin di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) bertentangan dengan Pasal 150 UU Pemerintahan Aceh.

Hal lain yang ditemukan adalah objek sengketa, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ternyata telah diubah dan direvisi dengan IPPKH baru pada tanggal 29 Januari 2019. Oleh karena itu, perubahan ini juga merupakan salah satu alasan pengabulan gugatan Walhi.

Eksekutif Nasional Walhi, melalui Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi Walhi juga menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim. Menurut dia, ini adalah sebuah langkah maju dalam perlindungan ekosistem Leuser dan rakyat di Aceh.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X