Kisah Kepemimpinan Sambas, Naikkan Imunisasi MR Jadi 100 Persen

Kompas.com - 02/04/2019, 17:07 WIB
Ilustrasi vaksin. SHUTTERSTOCKIlustrasi vaksin.

KOMPAS.com – Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek sangat mengapresiasi keberhasilan Sambas menaikkan cakupan imunisasi Measles dan Rubela  (MR) menjadi 100 persen. Menurut dia, hal ini tak terlepas dari komitmen dan ketegasan Bupati Sambas.

“(Saya) sangat mengapresiasinya. Kalau saya ngomong (soal imunisasi MR), tetapi bupatinya atau gubernurnya enggak mau dengar ya susah saya,” ujarnya di sela-sela rapat kerja kesehatan daerah (rakerkesda) kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (28/3/2019).

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sambas dr Fatah Mariyuani menceritakan bagaimana Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, turun langsung untuk menyukseskan imunisasi MR di daerahnya.

Dia berkata bahwa pada 2016-2018, cakupan imunisasi MR di Sambas sangatlah rendak, yakni 60 persen, sementara target yang ditetapkan tinggi, yaitu 152.000 yang hampir sama dengan Kota Pontianak.

Baca juga: Tuai Pujian dari Menkes, Ini Cara Singkawang Lawan TBC

“Kami kan merasa berat sekali makanya saya bilang kemustahilan kalau bisa tercapai,” kata Fatah kepada awak media di sela rapat.

Kesulitan diakibatkan oleh dua hal. Pertama, isu haram atau halalnya vaksin. Kedua adalah keengganan masyarakat Tionghoa untuk ditangani oleh bidan dan perawat. Mereka hanya percaya kepada dokter spesialis.

Namun, Sambas tidak menyerah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Dinas Kesehatan Sambas membuat Kelompok Kerja (Pokja) Imunisasi MR dan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti dinas sosial. Dokter-dokter spesialis juga ditunjuk menjadi ketua pelaksana.

Pada gelombang pertama yang terjadi pada bulan Agustus 2018, Bupati menginstruksikan para dokter spesialis untuk ikut melaksanakan imunisasi MR di semua sekolah tingkat dasar dan menengah di Sambas agar masyarakat Tionghoa mau divaksin.

Baca juga: Saat Dukun dan Bidan Bermitra untuk Turunkan Angka Kematian Ibu

Lalu sekalipun sempat ada isu bahwa vaksin MR haram karena belum disertifikasi halal, Bupati Sambas yang juga merupakan seorang Ustadz tidak langsung menerimanya.

“Justru beliau menganalisis suatu ajaran ayat dan hadis bahwa suatu kedaruratan itu harus dilaksanakan, walaupun dinyatakan haram. Haram akan menjadi halal kalau darurat. Karena itu Bupati memperbolehkan dan beliau turun langsung ke lapangan langsung dengan membawa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” tutur Fatah.

Selain Bupati dan MUI, Dinas Kesehatan Sambas juga melibatkan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya imunisasi MR di tempat ibadah masing-masing.

Upaya ini tidak sia-sia. Pada akhir September 2018, Sambas telah melebihi target 95 persen yang ditetapkan dan mencapai cakupan MR 100 persen. Presentase itu setara dengan sekitar 150.000 anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun.

Dengan bangga, Fatah berkata bahwa mereka bahkan sempat diundang ke Papua Barat berkat keberhasilan tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X