Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alternatif Terapi Cuci Darah untuk Tekan Pembiayaan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 02/11/2018, 09:49 WIB
Lusia Kus Anna,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebutkan angka penyakit tidak menular di Indonesia meningkat.

Kondisi tersebut, menurut Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek membuat meningkatnya pembiayaan kesehatan.

"Biaya penyakit tidak menular ini memang salah satu yang membuat BPJS Kesehatan mengalami kesulitan. Sebab 35 persen belanja BPJS habis untuk manfaat medis dari penyakit tidak menular," kata Menkes saat membuka acara Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-5 Indonesaia Health Economics Association (InaHEA) di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Beberapa klaim BPJS Kesehatan yang cukup tinggi antara lain penyakit jantung dengan total klaim Rp 9,25 triliun, gagal ginjal Rp 2.22 triliun, serta penanganan stroke Rp 2.21 triliun.

Untuk kasus penyakit gagal ginjal saat ini mayoritas pasien mendapatkan dialisis (cuci darah) rutin yang harus dilakukan seumur hidup.

Namun, akses pasien terhadap layanan cuci darah juga masih terbatas karena belum merata di semua wilayah Indonesia.

Menurut Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof.Budi Hidayat, dari berbagai kajian empiris di seluruh dunia, yang paling efisien dari segi biaya untuk gagal ginjal adalah transplantasi.

Baca juga: Hidup Tanpa Ginjal Itu Keniscayaan, Ambri Lawu Membuktikan

"Tapi, masalahnya terkait ketersediaan organ. Pilihan kedua yang lebih efisien adalah CAPD atau cuci darah lewat perut, namun di Indonesia jumlah cakupannya sangat kecil," ujar Budi dalam acara yang sama.

Metode CAPD dilakukan dengan cara memasang kateter pada perut pasien untuk menarik racun dari tubuh.

Saat ini cakupan CAPD di Indonesia baru 2-3 persen. Kemenkes menargetkan cakupannya bisa mencapai 30 persen pada tahun 2030.

Budi menambahkan, salah satu kendala dari kecilnya jumlah pasien CAPD di Indonesia adalah ketersediaan alat penyedia CAPD yang terbatas.

"Pemerintah perlu menyediakan ketersediaannya, BPOM juga perlu memfasilitasi untuk perijinan terkait, sehingga CAPD bisa segera digunakan," katanya.

Baca juga: Bagaimana Jengkol Bisa Menyebabkan Gagal Ginjal?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com