Kompas.com - 03/02/2018, 19:07 WIB
|
EditorShierine Wangsa Wibawa

KOMPAS.com -- Indonesia tengah berada di titik jenuh untuk menambah partisipasi warga dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cara-cara mudah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) sudah dilakukan. Namun, jumlah peserta terasa seperti sudah maksimal.

Diungkapkan oleh Dinna Wisnu, Associate Professor Politik Ekonomi Internasional dalam acara Policy Dialog yang bertajuk Global Burden of Disease and Universal Health Coverage pada Jumat (2/2/2018) di Unika Atma Jaya, Jakarta, pemerintah perlu melakukan inovasi supaya dapat mencapai target JKN.

“Jadi memang untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang dibidik pertama kali adalah orang-orang tidak mampu, orang-orang yang selama ini tidak punya kesempatan untuk menikmati layanan kesehatan kalau dia tidak punya uang," kata Dinna.

Baca juga : Bom Waktu Sindrom Metabolik dan Harapan untuk BPJS Kesehatan 

Namun menurut dia, masyarakat yang belum bergabung dalam JKN justru berasal dari kelompok yang cukup mudah untuk diajak, misalnya pegawai swasta.

“Apalagi yang bukan pekerja. Buruh migran ada 4,5 juta yang belum masuk. Padahal 70 persen dari mereka juga perempuan,” ujar Dinna.

Dia pun memberikan beberapa rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk mengatasi kejenuhan JKN tersebut.

BPJS diminta mempermudah kepesertaan dan jangan fokus ke hukuman bagi para peserta. Peserta BPJS yang sedang sakit tidak usah disalah-salahkan, justru mereka yang perlu dibantu.

Baca juga : Penyakit Ginjal Sedot Dana BPJS Lebih dari Rp 2 Triliun

“Betapa urusan UHC meningkatkan kepesertaan, maka keuangan BPJS sebaiknya dipilah. Kendali biaya jangan di-push ke peserta,” tutur dosen UNIKA Atma Jaya Jakarta ini.

Selain itu, BPJS dinilai perlu mempertimbangkan kelas menengah tanggung, seperti asisten rumah tangga dan pekerja non-formal yang jarang memiliki rekening bank. Inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat tersebut sulit konsisten membayar iuran.

Pemerintah juga perlu memperhatikan peserta yang sudah membayar, tetapi tidak memanfaatkan fasilitas BPJS untuk berobat melalui pemberian insentif. Insentif tersebut bisa berupa cek gigi gratis dan vaksin. Langkah ini, kata Dinna, sanggup menggaet ketertarikan dari kalangan anak muda.

Lalu, BPJS juga perlu mengurangi pengeluaran masyarakat untuk biaya menebus obat-obatan atau mendapat perawatan di lintas kota. Ini menjadi penting bagi masyarakat yang bekerja lepas lintas kota, seperti asisten rumah tangga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.