Deklarasi Limboto Jadi Tonggak Sejarah Pengelolaan Danau Nusantara

GORONTALO, KOMPAS.com -- Konferensi Danau Nusantara yang digelar di Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo menghasilkan Deklarasi Limboto.

Deklarasi ini ditandatangani oleh sejumlah Kepala Daerah di Indonesia yang memiliki danau di wilayah administrasinya.

Isi deklarasi ini adalah kesepakatan membentuk forum daerah peduli danau nusantara, menyusun program strategis bersama, mendorong adanya regulasi pengelolaan danau berkelanjutan, menginisiasi zonasi kawasan danau, mendorong alokasi pendanaan penyelamatan danau, dan membentuk unit kerja  yang membidangi danau.

Deklarasi Limboto ini ditandatangani oleh Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nelson Pomalingo (Bupati Gorontalo), Wahyuningsih Darajati (Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas), Mundjirin ES (Bupati Semarang), dan Hermono Sigit (Direktur Pengendalain Kerusakan Perairan Darat KLHK)

Selain itu, Rokhis Khomarudin (Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN), Sang Nyoman Sedana Arta (Wakil Bupati Bangli Barat), Trinda Farhan Satria (Wakil Bupati Agam), Luki Subehi (peneliti), Patrisius Yamlai (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kapubaten Jayapura), dan sejumlah akademisi juga turut menandatangani.

“Deklarasi ini akan mendorong pengelolaan danau (yang) lebih baik di seluruh Indonesia,” kata Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo, Jumat (22/9/2017).

Sebelum deklarasi ini dicapai, sejumlah paparan kajian dipresentasikan dari beberapa lembaga, kementerianm, dan staf kepresidenan. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan pengalaman dari kepala daerah yang memiliki danau di wilayahnya.

Deklarasi Limboto ini menjadi tonggak sejarah pengelolaan danau-danau nusantara oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Pengalaman pengelolaan danau di daerah menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya, komunikasi antarpemerintah daerah sangat penting,” ujar Nelson Pomalingo.