Kompas.com - 16/08/2017, 16:08 WIB
Ilustrasi: Pembalakan hutan. KOMPAS/ADHITYA RAMADHANIlustrasi: Pembalakan hutan.
|
EditorShierine Wangsa Wibawa

JAKARTA, KOMPAS.com –- Kondisi hutan Sumatera kembali terancam. Kali ini, hutan di Sumatera Barat berpotensi mengalami deforestasi seluas 22.853,24 hektar. Hal itu terjadi karena ulah perusahaan tambang yang memasukkan kawasan hutan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya.

Manager advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat Yoni Candra mengatakan, Sumatera Barat memiliki 273 IUP. Dari jumlah itu, 172 IUP berada di kawasan hutan. Sayangnya, hanya lima perusahaan yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Ada tumpang tindih penggunaan kawasan tambang dengan hutan. Mereka pakai hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi,” kata Yoni di kantor Walhi Nasional, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

(Baca juga: 2017, Besarkah Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia?)

Dari 168 IUP tanpa IPPKH, Walhi Sumatera Barat melakukan kajian terhadap sepuluh perusahaan dengan total penggunaan hutan seluas 22.853,24 hektar. Komoditas sepuluh perusahan tersebut antara lain batu bara, emas, logam besar, biji besi, dan tembaga. Bila tetap beroperasi, luasan hutan tersebut terancam hilang akibat tambang.

Selain itu, didapati separuh dari sepuluh perusahan tersebut bersatus Clear and Clean (CnC). Status tanpa masalah itu seharunya tidak diberikan pada perusahaan yang memiliki tumpang tindih kawasan. Kerugian negara juga berpotensi timbul jika perusahaan tersebut terus melakukan penambangan di kasawan hutan.

Tanpa IPPKH, kewajiban perusahaan utnuk membayar iuran pemanfaatan kawasan hutan menjadi hilang. Tak tanggung-tanggun, dari perhitungan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P:68/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/PMK.02/2009, potensi kerugian negara sejumlah Rp 355 miliar.

“Ada pelangggaran administrasi saat perusahaan tidak mengurus IPPKH. Ada dugaan tindak pidana di sektor kehutanan. Tanpa IPPKH, deforestasi hutan bisa terjadi. Kemudian, ada potensi tindakan korupsi yang membuat kerugian negara hingga miliaran rupiah,” kata Legal Officer Walhi Sumatera Barat Ihsan Riswandi.

Yoni menuturkan, deforestasi hutan akan membahayakan penduduk sekitar. Memiliki perbukitan terjal yang dijadikan lahan tambang mengakibatkan potensi longsor dan banjir bandang meningkat. Selain itu, merurut Yoni beberapa harimau sudah masuk ke parkampuangan karena kehilangan tempat tinggal.

Untuk itu, Walhi Sumatera Barat mendesak kepada KLHK untuk memproses pelanggaran adminstrasi dan hukum terhadap sepuluh IUP perusahaan tanpa IPPKH. Peninjauan IUP juga perlu dilakukan oleh gubernur Sumatera Barat untuk mengurangi, bahkan mencabut IUP.

“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera mencabut izin perusahaan, dan mungkin ketika dibawah 50 persen yang masuk hutan, luasan IUP dapat diciutkan. Artinya kawasan hutan tersebut dikeluarkan dari izinnya begitu,” kata Yoni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X