Kompas.com - 26/12/2016, 20:36 WIB
Penulis Ahmad Arif
|
EditorYunanto Wiji Utomo

Terakhir, sistem InaTEWS diuji saat gempa M 7,8 terjadi di Samudra Hindia, arah barat daya Kepulauan Mentawai, 2 Maret 2016, pukul 19.49 WIB. Pihak BMKG mengirim peringatan dini ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat pukul 19.56 WIB.

Meski gempa hanya memicu tsunami kecil dan tak ada kerusakan, hal itu membawa pelajaran penting. Kepanikan terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Padang. Mayoritas warga mengungsi dengan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kemacetan. Respons pemerintah daerah pun tak seragam. Sebagian sirene tsunami dibunyikan, sebagian lain tak dinyalakan.

Kejadian itu mengulang peristiwa sama saat gempa M 8,5 mengguncang Samudra Hindia, 11 April 2012. Kepanikan melanda. Kemacetan terjadi di jalanan, dari Aceh, Padang, hingga Bengkulu. Hampir semua sirene tsunami tak dibunyikan atau terlambat berjam-jam. Alasannya, listrik padam atau petugas meninggalkan pos. Beruntung saat itu tak ada tsunami besar.

Sejauh ini, menurut Kepala BMKG Andi Eka Sakya, sistem InaTEWS mengalami banyak kemajuan. Tak beroperasinya lagi buoy tsunami yang dibangun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi karena biaya pemeliharaan mahal bisa ditutupi dengan pemodelan. "Masalah terbesar InaTEWS di hilir, yakni di masyarakat. Kita harus meningkatkan pemahaman dan respons warga, juga kesadaran menyiapkan diri menghadapi bencana," ucapnya.

Respons warga menjadi kunci penting. Apalagi, beberapa sumber tsunami amat dekat daratan, misalnya di Maluku atau Mentawai yang tsunaminya bisa datang kurang dari 10 menit, sehingga sistem peringatan dini tak lagi penting. Begitu gempa besar, warga harus segera mengungsi ke tempat tinggi. "Budaya sadar bencana jadi pekerjaan rumah," ujarnya.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana pun belum membudaya di kalangan pemerintah. Itu terlihat dari sulitnya BMKG meminta peran daerah merawat sirene tsunami. Hingga 2016, BMKG membangun 52 sirene tsunami di Indonesia dan baru Pemerintah Provinsi Bali yang mengeluarkan dana perawatan. Di daerah lain, termasuk Aceh, biaya perawatan ditanggung pemerintah pusat.

Untuk kesiapan operasional, sirene tsunami biasanya dibunyikan setiap tanggal 26. Namun, di Aceh belum dibunyikan dengan keras karena dikhawatirkan memicu kepanikan warga (Kompas, 6/10/2016).

Pendidikan kesiapsiagaan bencana di Aceh dan daerah lain menjadi pekerjaan rumah. Latihan evakuasi gempa dan tsunami beberapa kali dilakukan di sekolah, tetapi menurut riset Sakurai (2016), hal itu tergantung pihak luar. Selama budaya sadar bencana belum terbentuk, kesiagaan tak jadi arus utama. Jadi, bencana akan kembali dilupakan dan korban berjatuhan....

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.