Proses Hukum Kasus Kebakaran Lahan Gambut Masih Didominasi Perorangan

Kompas.com - 26/08/2016, 18:11 WIB
Asap mengepul dari kebakaran hutan yang berbatasan dengan kawasan konsesi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Selasa (15/3/2016). TRIBUN PEKANBARU / MELVINAS PRIANANDAAsap mengepul dari kebakaran hutan yang berbatasan dengan kawasan konsesi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Selasa (15/3/2016).
EditorYunanto Wiji Utomo

KOMPAS.com - Proses hukum kasus kebakaran lahan gambut masih didominasi tersangka perorangan. Keterlibatan korporasi minim dan jarang yang berujung di meja hijau atau mendapat hukuman berat.

Sepanjang tahun 2016, Kepolisian RI menetapkan 85 orang tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Untuk korporasi, sembilan perusahaan diperiksa. "Semua akan ditindaklanjuti sesuai prosedur," kata Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Prayitno seusai pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8).

Kendati demikian, ia tidak bisa memastikan perusahaan yang diperiksa mendapat sanksi hukum. "Tetap harus melihat hasil pemeriksaan. Perlu dilihat alat bukti, cukup atau tidak," ujar Dwi.

Keraguan penuntasan perkara kebakaran lahan yang melibatkan korporasi muncul pasca penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada 15 perusahaan di Riau, satu di Sumatera Selatan, dan satu perusahaan di Kalimantan Barat.

Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, pemberhentian penyidikan disebabkan minimnya bukti.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menegaskan, penegakan hukum terhadap perusahaan tetap berjalan melalui pencabutan izin. Bahkan, lahan yang terbakar itu wajib diserahkan kepada negara.

Kondisi daerah

Dari Pontianak, Kalimantan Barat, dilaporkan, pemadaman kebakaran lahan terus dilakukan melalui udara. Wilayah prioritas adalah di Kubu Raya.

"Pemadaman lewat udara mulai dilakukan bersama TNI, Polri, dan Mangggala Agni," ujar Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tri Budiarto. Setidaknya, tiga helikopter sudah ada di Pontianak.

Kubu Raya prioritas utama karena di daerah itu terdapat Bandara Supadio. Selain itu, lahan gambut di daerah itu sekitar 70 persen dari 6.985,20 kilometer persegi luas Kubu Raya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X