Belajar dari Pangandaran: Tsunami Dahsyat Tanpa Isyarat Gempa

Oleh : Abdul Muhari, PhD

Tanggal 17 Juli 2016, tepat sepuluh tahun kejadian tsunami Pangandaran yang merenggut 668 korban jiwa, 65 hilang (diasumsikan meninggal dunia) dan 9.299 lainnya luka-luka (WHO, 2007).

Kejadian ini dari sisi sains merupakan salah satu tonggak terpenting dalam pemahaman tentang karakteristik tsunami di Indonesia. Pasalnya, berbeda dengan tsunami Aceh 2004, tsunami Pangandaran tidak didahului oleh gempa kuat yang bisa menjadi pertanda bagi masyarakat akan potensi tsunami.

Hasilnya, evakuasi tidak berjalan efektif dan korban jiwa dan harta kembali berjatuhan.

Saat ini setelah sepuluh tahun berjalan, sudah seharusnya ada pembelajaran yang dapat diambil untuk dijadikan pedoman menghadapi kejadian serupa di masa depan.

Tsunami tanpa tanda gempa

Pada hari Senin 17 Juli 2006 pukul 15:19 sore, terjadi gempa dengan kekuatan M7.7 dengan pusat di lepas pantai Pangandaran. Gempa dengan kekuatan yang termasuk ‘moderate ’ ini biasanya tidak menimbulkan tsunami dengan ketinggian lebih dari 5 meter.

Akan tetapi ternyata gempa Pangandaran menimbulkan tsunami dengan ketinggian rayapan mencapai 21 meter (Fritz dkk, 2007).

Jenis tsunami seperti ini dikategorikan oleh Kanamori (1972) sebagai tsunami-earthquake yaitu gempa yang membangkitkan tsunami dengan magnitudo lebih besar daripada magnitudo gempanya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana adalah gempa yang membangkitkan tsunami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi tsunami rata-rata yang dibangkitkan oleh gempa dengan kekuatan yang sama.

Kejadian seperti ini dibangkitkan oleh gempa dengan karakteristik sedikit berbeda dari gempa pada umumnya, dimana pelepasan energi gempa tersebut memakan waktu lebih lama dibandingkan gempa pada umumnya, sehingga getaran gempa tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat di daerah pantai.

Penelitian Muhari dkk (2007) menyebutkan bahwa rata-rata 40% masyarakat di Cilacap, Sukaresik, Wonoharjo dan Pangandaran tidak merasakan adanya gempa sebelum tsunami datang. Sebanyak 40% lainnya merasakan gempa yang sangat lemah dan kurang dari 20% lainnya yang merasakan gempa cukup kuat.

Data tersebut menjadi dasar yang menjelaskan kenapa sebagian besar masyarakat tidak melakukan evakuasi sebelum tsunami datang atau baru evakuasi setelah gelombang sudah berada di bibir pantai.

Sebenarnya paska tsunami 2004 di Banda Aceh, masyarakat sudah teredukasi bahwa biasanya  tsunami didahului oleh air surut, meski tak selalu begitu.

Dalam kasus Pangandaran, tsunami datang bertepatan dengan air surut sehingga tidak terpantau dengan jelas. Apalagi ditambah ciri khas gelombang laut selatan yang besar, surutnya air  tidak disadari.

Problem dalam sistim peringatan dini tsunami

Dengan karakteristik di atas, satu-satunya harapan yang mungkin dilakukan untuk memberitahu masyarakat dalam kasus tsunami-earthquake adalah dengan peringatan dini. Sayangnya tahun 2006 Indonesia sedang berada pada fase sangat awal untuk pengembangan sistim peringatan dini tsunami dan sistem yang baru dibangun belum bisa beroperasi sebagaimana mestinya.

Akan tetapi, seandainya saat itu sistim peringatan dini sudah ada, ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan terkait dengan beberapa karakteristik dan jenis gempa pembangkit tsunami.

Professor Shuto dari Universitas Tohoku mengatakan bahkan sistem peringatan dini canggih seperti yang dimiliki oleh Jepang pun tidak akan bisa memberikan prediksi yang akurat untuk kasus tsunami-earthquake.

Sebabnya karena peringatan dini tsunami yang digunakan sekarang dibangun berdasarkan informasi gempa yang diambil dalam waktu 1-2 menit, lalu dianalisa dengan cepat untuk bisa memberikan prediksi potensi tsunami dari basis data pemodelan dalam waktu kurang dari lima menit.

Masalahnya, pelepasan energi dalam kasus tsunami-earthquake bisa memakan waktu 3 menit atau lebih sehingga informasi gempa yang didapat sebagai dasar perhitungan kekuatan dan parameter untuk pemodelan tsunami bisa saja terlalu kecil (underestimated) dikarenakan energi gempa belum terlepaskan secara keseluruhan.

Lebih jauh, Professor Shuto mengatakan sistim peringatan dini yang sekarang digunakan baik di Jepang maupun di Indonesia juga tidak akan mampu memberikan prediksi secara akurat potensi tsunami akibat gempa-gempa sangat besar seperti kasus gempa-tsunami 2004 di Banda Aceh dengan waktu pelepasan energi sampai 12 menit atau gempa-tsunami 2011 di Jepang dengan waktu pelepasan energi total sampai sekitar 10 menit.

Kondisi yang mengharuskan peringatan dini harus segera disampaikan dalam waktu 5 menit akan membuat perhitungan parameter gempa menjadi sangat rentan yang berujung pada kesalahan estimasi.

Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan sistim analisa gempa dan perhitungan cepat tsunami yang baru agar bisa mengakomodasi karakteristik gempa seperti tsunami-earthquake maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan di atas M9. Ini mengingat kawasan pesisir Indonesia mulai dari barat Sumatera, selatan Jawa sampai Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua merupakan zona gempa dan tsunami dengan frekuensi kejadian sangat tinggi.

Saat ini tim yang beranggotakan ahli-ahli gempa, tsunami, sosial kebencanaan dan teknologi informasi dalam negeri sedang merumuskan format dan mengembangkan desain baru sistem peringatan dini yang sesuai dengan karakteristik geografis dan masyarakat Indonesia.

Diharapkan tim ini dapat menghasilkan suatu sistim yang terintegrasi dari hulu (analisa gempa dan tsunami) sampai hilir (diseminasi kepada masyarakat) yang akurat dan sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan budaya Indonesia yang beragam.

Tata ruang pasca-bencana

Seperti halnya Banda Aceh, pembangunan kembali fasilitas dan infrastruktur paska bencana di kawasan Pangandaran dilakukan persis di lokasi yang sama dengan kondisi sebelum bencana.

Hal ini harus menjadi perhatian dikarenakan potensi gempa yang mampu membangkitkan tsunami di selatan Jawa masih sangat tinggi dengan kekuatan lebih M8.3 di selatan Pangandaran dan M8.7 di selatan Ujung Kulon sampai Pelabuhan Ratu (Hanifa dkk, 2014).

Aktivitas ekonomi khususnya pariwisata di kawasan Pangandaran harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas evakuasi yang memadai dan dilengkapi penanda jalur evakuasi yang sederhana dan mudah dipahami.

Penataan ulang infrastruktur yang terletas di kawasan sempadan pantai harus dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No 51/2016 tentang Batas Sempadan Pantai dengan memperhatikan aspek konservasi kawasan/ekosistem dan mitigasi bencana.

Selain itu edukasi kepada masyarakat khususnya mengenai karakteristik tsunami-earthquake sangat penting karena besar kemungkinan goncangan gempa tidak dirasakan oleh masyarakat yang sedang beraktivitas di kawasan pesisir.

Artinya, untuk kawasan wisata seperti Pangandaran jika terjadi gempa, meskipun lemah tetapi terjadi dalam waktu lebih dari 1 menit, maka opsi untuk evakuasi harus dilakukan. Dengan demikian kita berharap di masa depan masyarakat dapat mengurangi potensi dampak yang mungkin terjadi sekiranya kejadian yang sama berulang.

Abdul Muhari, PhD adalah Pakar tsunami Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Chairman Sentinel Asia Tsunami Working Group