Setelah Kesepakatan Paris...

Kompas.com - 22/12/2015, 19:27 WIB
Bendera negara anggota UNFCCC yang dipasang di hamalan gedung COP 21, UNFCCC, Paris, Prancis di Lebourget Kompas.com/FirmansyahBendera negara anggota UNFCCC yang dipasang di hamalan gedung COP 21, UNFCCC, Paris, Prancis di Lebourget
|
EditorYunanto Wiji Utomo

Tantangan

Pelaksaanaan Kesepakatan Paris oleh Indonesia dipandang masih menjadi tantangan. Pertama, di tingkat pemerintah sendiri, di mana keseriusan masih diragukan.

Pakar perubahan iklim Universitas Bengkulu, Gunggung Seno Aji, mengatakan, kesiapan Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dengan dana sendiri masih dipertanyakan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam G 20 Pittsburgh dan COP 15 (2009) berniat menurunkan emisi GRK 26 persen hingga 2020. Dengan target saat ini, berarti ada peningkatan 3 persen dari komitmen sebelumnya dalam jangka 10 tahun.

Data sumber Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia (SNC,2009) sebanyak 60  persen disumbangkan oleh sektor kehutanan dan lahan gambut (LUCF and Peat fire), sektor energi 20 persen. Namun upaya mengurangi emisi dari sektor lahan saja belum berhasil.

"Upaya yang telah dilakukan sejak COP 15 tahun 2009, belum terlihat nyata, terlihat dari kebakaran hutan dan lahan termasuk gambut yang terus terjadi, puncaknya kebakaran lahan tahun 2015 ini," kata Gunggung.  

"Perubahan lahan hutan menjadi perkebunan (sawit) secara nasional terus bertambah, sehingga deforestrasi terus berlangsung," kata Gunggung.

Upaya menurunkan GRK dengan konsep REDD bisa berlangsung kalau pemerintah tegas mempertahankan hutan yang tersisa dan menghutankan kembali hutan yang telah rusak dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia berencana membentuk Badan Restorasi Gambut untuk menata kawasan yang kerap terlanda kebakaran hutan itu. Namun menurut Gunggung, pembentukannya harus diawali dengan payung hukum yang melarang ekploitasi gambut.

Dampak perubahan iklim nyata. Para petani mengalami kebingungan karena anomali (kekacauan) cuaca. Musim tanam dan panen yang tak lagi bisa menjadi patokan karena musim hujan dan kemarau tak lagi seperti dahulu.

Sementara para nelayan juga terdampak sebab berkurang atau berpindahnya spesies ikan akibat suhu laut yang juga berubah. Pengetahuan lokal tentang navigasi juga jadi kurang berfungsi karena tanda alam mulai menghilang.

Mampukah Kesepakatan Paris tersebut diterjemahkan dengan baik mulai dari tingkat kepala negara bahkan kepala rumah tangga?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X