Cerita Ultimatum hingga Satgas Doa, di Balik Rapat Pejabat tentang Kebakaran Hutan

Di ruang rapat lantai 4, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan gubernur dari daerah yang mengalami kebakaran hutan hadir.

Di sana, berlangsung Rapat Satgas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan. Inilah salah satu rembugan paling penting untuk segera menghilangkan asap dari Nusantara sekaligus mencegah asap datang kembali tahun depan.

Sejumlah kejadian menarik berlangsung ketika rapat. Ada "debat" tentang sumber asap, ada ultimatum bagi para gubernur, dan tawa karena adanya langkah unik penanggulangan asap. Tentunya, lahir pula beragam gagasan.

Ultimatum bagi Gubernur

Yang menegangkan adalah ketika Menko Pulhukam mengetahui banyak pejabat yang tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Padahal menurutnya, situasi kebakaran hutan dan bencana asap sudah darurat.

Dimulai ketika Menko Polhukam mempersilakan wakil dari Kalimantan Barat untuk melaporkan langkah penanggulangan kebakaran. "Silakan gubernur Kalimantan Barat," katanya. Namun ternyata yang menjawab bukan gubernur, melainkan TTA Nyarong, pejabat yang mewakili.

Menko Polhukam pun bertanya, "Ke mana gubernurnya situasi darurat begini mewakilkan?" Nyarong menjawab, "Sedang atas tugas lain." Menko kemudian mempersilakan.

Giliran kemudian Luhut memanggil gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ternyata yang menyahut adalah Wakil Komandan Satgas Kalimantan Tengah Ktut Widi, Sugiono Yajie dari Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, dan dan Deputi Bidang Meteorologi, Yunus S Swarinoto.

Saat ditanya tentang keberadaan gubernurnya, Sugiono menjawab, "Tidak tahu, Pak. Beliau pejabat, kita tidak tahu beliau ada di mana."

Kesal banyak pejabat yang tak hadir dalam rapat super penting itu, Menko Polhukam pun mengeluarkan ultimatum. "Tolong nanti gubernur-gubernurnya laporan pada saya. Jangan sampai keadaan darurat dia main-main," katanya. "Saya minta dalam enggak diwakil-wakilin kecuali memang darurat. Ini peringatan dari saya! Keadaan darurat kok diwakil-wakilkan, Enggak jelas!"

Luhut meminta para gubernur membaca lagi semua Undang-undang dan Inpres yang mengatur tanggung jawa melindungi hutan dan mencegah kebakaran.

Khusus kepada BMKG dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Luhut meminta agar data-data prakiraan cuaca dan pengolahan citra satelit bisa disampaikan ke seluruh kepala daerah disertai penjelasan tentang yang harus dilakukan. Gubernur bertugas melaksanakan.

Satgas Doa

Tawa pecah dalam rapat ketika TTA Nyarong menyampaikan langkah-langkah Kalimantan Barat menanggulangi kebakaran hutan dan kabut asap.

"Untuk tanggulangi, kita sudah bentuk satgas dari sejak bencana belum terjadi. Ada satgas operasi darat, satgas water bombing, satgas asap, satgas sosialisasi, dan satgas doa," ungkap Nyarong. Tak dijelaskan secara rinci tugas satgas doa tersebut.

Nyarong mengatakan sejumlah langkah pemadaman api berhasil. Namun dirinya masih membutuhkan bantuan helikopter untuk mematikan api serta perangkat untuk menghisap asap.

"Debat" Asap Kiriman

"Debat" dimulai saat ada pernyataan bahwa Riau mengalami dampak terparah karena asap kiriman dari provinsi tetangga, yang pastinya adalah Sumatera Selatan dan jambi.

Arah angin pada musim kemarau yang bergerak ke daratan Asia memang membuat asap kebakaran hutan dari Sumatera Selatan dan Jambi bergerak ke utara menuju Riau dan berbelok ke Singapura dan Malaysia. Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II Palembang aman-aman saja. Namun Bandara Sultan Thaha di Jambi dan Sultan Syarif Kasim II di Riau terganggu.

Data titik api di situs KLHK (sipongi.menklh.go.id) mengungkap bahwa di Sumatera Selatan terdapat 141 titik api per 15 September 2015. Luas hutan yang terbakar di wilayah itu sudah sekitar 476 hektar.

Dengan jumlah titik api terbanyak dan kebakaran yang mencapai ratusan hektar, Sumatera Selatan menjadi "tersangka utama" bencana asap. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin berusaha menampik. "Saya mau sampaikan ke gubernur lain, asap itu bukan semuanya berasal dari Sumatera Selatan," katanya.

Alex mengungkapkan Sumatera Selatan sebenarnya sudah lama mengantisipasi kebakaran hutan dan bencana asap. Ketika bencana sap pun nyatanya terjadi, pihaknya juga mengaku sudah bekerja keras dan membuahkan hasil baik.

"Sumatera Selatan itu Januari sampai 20 Agustus bisa dikatakan zero hotspot. Tapi tanggal 26 Agustus meledak. Kalau dikatakan bahwa Sumsel penyumbang asap terbesar, tidak juga," demikian penjelasan Alex yang langsung diikuti tawa peserta rapat.

Pejabat yang mewakili Gubernur Jambi, Irman, menanggapi pernyataan Alex, berusaha menyampaikan bahwa kabut asap yang masih menyelimuti Jambi adalah karena kiriman.

"Dari hasil pemantauan, dalam dua hari ini titik api di Jambi nol. Ini hasil usaha keras. Namun nyatanya Bandara Sultan Thaha Jambi masih berasap. Jelas, asap ini karena arah angin," kata Irman disambut tawa. Akibat asap, puluhan ribu warga Jambi menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

Yang menarik, Jambi sendiri sebenarnya juga mengalami kebakaran cukup parah. Total kebakaran hutan menurut catatan KLHK adalah sebesar 2.217 hektar, kedua terbesar di Sumatera setelah Riau.

Beragam Gagasan

Terlepas dari  kelucuan yang terjadi di rapat, sejumlah gagasan baik dicetuskan. Kapolri mengusulkan, "Selain sanksi hukum, bisa juga diberikan blacklist. Nama direksinya, pemegang sahamnya cantumkan. Komunikasikan ke seluruh kantor administrasi, jadi tidak bisa buka usaha yang sama."

Gagasan itu disambut oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Setuju, dari direksi sampai yang punya saham di-blacklist."

"Siapkan semua ketentuan perundang-undangan untuk libas ini. Ini sudah masalah lama. Penduduk sendiri sudah banyak yang sakit," ungkap Luhut.

Sementara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengusulkan, "Lahan-lahan yang terbakar jangan dibuat kebun. Kita police line. Jadi orang tak boleh bakar lagi. Kalau tidak, akan terjadi kebakaran terus," kata Gatot.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengamini usulan itu. Ia mengatakan, pihaknya berencana agar lahan yang terbakar dikembalikan kepada negara.

"Yang terbakar kita akan ambil. Konsepnya kita biarkan lahan-lahan yang terbakar mengalami suksesi secara alami," ungkapnya.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah berlangsung selama 50 tahun. Kerugian ekonomi dan dampak kesehatan sudah besar. Pembiaran pada kebakaran hutan adalah kejahatan.

Kementerian Kesehatan melaporkan, kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di Riau sudah 14,6 persen atau 26.536 orang.

Sementara itu, kenaikan kjuga terjadi di wilayah lain. Kalimantan Tengah mengalami kenaikan 7,12 persen, Kalimantan Selatan 5,2 persen, Jambi 3,5 persen, dan Sumatera Selatan 2,12 persen. Pekatnya asap berpotensi terus meningkatkan kasus.

Semoga pembahasan dan gagasan dari rapat yang diagendakan berlangsung 7-10 hari sekali selama kebakaran hutan ini benar-benar bisa mengakhiri tradisi kebakaran hutan di Indonesia.