Cerita Ultimatum hingga Satgas Doa, di Balik Rapat Pejabat tentang Kebakaran Hutan

Kompas.com - 16/09/2015, 07:00 WIB
Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 5 September 2015. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai menyebar ke negara tetanga di Asia  Tenggara. AFP PHOTO / ABDUL QODIRPetugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 5 September 2015. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai menyebar ke negara tetanga di Asia Tenggara.
EditorYunanto Wiji Utomo
KOMPAS.com - Salah satu kesibukan menanggulangi kebakaran hutan dan bencana asap berlangsung Selasa (15/9/2015) di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Di ruang rapat lantai 4, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan gubernur dari daerah yang mengalami kebakaran hutan hadir.

Di sana, berlangsung Rapat Satgas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan. Inilah salah satu rembugan paling penting untuk segera menghilangkan asap dari Nusantara sekaligus mencegah asap datang kembali tahun depan.

Sejumlah kejadian menarik berlangsung ketika rapat. Ada "debat" tentang sumber asap, ada ultimatum bagi para gubernur, dan tawa karena adanya langkah unik penanggulangan asap. Tentunya, lahir pula beragam gagasan.

Ultimatum bagi Gubernur

Yang menegangkan adalah ketika Menko Pulhukam mengetahui banyak pejabat yang tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Padahal menurutnya, situasi kebakaran hutan dan bencana asap sudah darurat.

Dimulai ketika Menko Polhukam mempersilakan wakil dari Kalimantan Barat untuk melaporkan langkah penanggulangan kebakaran. "Silakan gubernur Kalimantan Barat," katanya. Namun ternyata yang menjawab bukan gubernur, melainkan TTA Nyarong, pejabat yang mewakili.

Menko Polhukam pun bertanya, "Ke mana gubernurnya situasi darurat begini mewakilkan?" Nyarong menjawab, "Sedang atas tugas lain." Menko kemudian mempersilakan.

Giliran kemudian Luhut memanggil gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ternyata yang menyahut adalah Wakil Komandan Satgas Kalimantan Tengah Ktut Widi, Sugiono Yajie dari Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, dan dan Deputi Bidang Meteorologi, Yunus S Swarinoto.

Saat ditanya tentang keberadaan gubernurnya, Sugiono menjawab, "Tidak tahu, Pak. Beliau pejabat, kita tidak tahu beliau ada di mana."

Kesal banyak pejabat yang tak hadir dalam rapat super penting itu, Menko Polhukam pun mengeluarkan ultimatum. "Tolong nanti gubernur-gubernurnya laporan pada saya. Jangan sampai keadaan darurat dia main-main," katanya. "Saya minta dalam enggak diwakil-wakilin kecuali memang darurat. Ini peringatan dari saya! Keadaan darurat kok diwakil-wakilkan, Enggak jelas!"

Luhut meminta para gubernur membaca lagi semua Undang-undang dan Inpres yang mengatur tanggung jawa melindungi hutan dan mencegah kebakaran.

Khusus kepada BMKG dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Luhut meminta agar data-data prakiraan cuaca dan pengolahan citra satelit bisa disampaikan ke seluruh kepala daerah disertai penjelasan tentang yang harus dilakukan. Gubernur bertugas melaksanakan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X