KOMPAS.com — Empat puluh delapan tahun silam, 2 November 1967, KOMPAS memberitakan, ”Palembang Diselimuti Kabut Tebal”. Kini, setelah hampir setengah abad, bencana asap itu masih saja terjadi, bahkan kian meluas di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kita seakan tak pernah belajar, bahkan cenderung abai.

Lahan yang terbakar pada 2015, berdasarkan data dari laman http://sipongi.menlhk.go.id milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diakses pada Minggu (13/9), terdata ada di 12 provinsi.

Lahan terbakar terluas berada di Riau, mencapai 2.025,42 hektar (ha). Provinsi dengan luas lahan terbakar signifikan lainnya ialah Kalimantan Barat (900,20 ha), Kalimantan Tengah (655,78 ha), Jawa Tengah (247,73 ha), Jawa Barat (231,85 ha), Kalimantan Selatan (185,70 ha), Sumatera Utara (146 ha), Sumatera Selatan (101,57), dan Jambi (92,50 ha).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho melaporkan, kemarin, jumlah titik panas di Sumatera mencapai 944 titik dan di Kalimantan 222 titik. Kebakaran hutan dan lahan pun diperkirakan masih terus berlangsung, bahkan hingga ke taman nasional.

Berulang dan meluas

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kompas dari pemberitaan sejak 1960-an hingga saat ini, kebakaran terjadi berulang, bahkan terlihat ada peningkatan jumlah titik api dalam empat dekade ini.

Rekapitulasi luas kebakaran hutan per provinsi di Indonesia tahun 2010-2015 dalam situs Kementerian Lingkungan Hidup juga menunjukkan hal itu. Dibandingkan tahun 2010, luas lahan terbakar meningkat puluhan kali lipat. Di Jambi, contohnya, di tahun 2010, lahan terbakar hanya 2,5 ha. Tahun 2014 meningkat menjadi 3.470 ha.

Sumber lain menyebutkan, kebakaran di Jambi dalam satu bulan terakhir telah menyebar ke areal seluas 40.000 ha. Sebanyak 33.000 ha di antaranya merupakan kebakaran gambut yang masih terus meluas.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, tahun ini, berdasarkan data pemadaman kebakaran BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar sejak Januari hingga 10 September mencapai 940,9 ha. Pada 2014, kebakaran lahan menghanguskan 4.022 ha.

Kerugian sangat besar

Kerugian yang ditimbulkan dari bencana ini sangat besar. Kerugian yang terjadi akibat bencana asap itu tidak hanya materi yang tak terhitung nilainya, tetapi juga kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Bencana asap itu bahkan telah merenggut korban jiwa gadis kecil tunas bangsa akibat terpapar asap pekat yang terjadi di Pekanbaru, Kamis pekan lalu. Belum lagi puluhan ribu orang di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena terpapar asap.

Total nilai kerugian akibat bencana asap di tahun 2015 belum bisa dihitung. Namun, berdasarkan data BNPB, kerugian akibat kebakaran di Indonesia yang terbesar terjadi pada tahun 1997, yaitu mencapai 2,45 miliar dollar AS.

Saat ini, di Jambi saja, kerugian diperkirakan Rp 2,6 triliun akibat pencemaran udara yang timbul oleh kabut asap, dampak ekologis, ekonomi, kerusakan tidak ternilai, dan biaya pemulihan lingkungan. Nilai kerugian itu belum termasuk kerugian sektor ekonomi, pariwisata, dan potensi yang hilang dari lumpuhnya penerbangan.

Kerugian yang terjadi di Provinsi Riau akibat kabut asap juga tidak ternilai. Luas lahan yang terbakar saat ini sudah mencapai 3.200 ha. Tahun 2014, luas areal yang terbakar lebih dari 60.000 ha dan penderita ISPA lebih dari 60.000 orang. Lebih dari sepekan, anak sekolah di Pekanbaru, Pelalawan, Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu diliburkan.

Menurut Kepala BNPB Willem Rampangilei, kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan serta bencana asap di Riau tahun 2014, berdasarkan kajian Bank Dunia, mencapai Rp 20 triliun.

Abai

Pemerintah dinilai para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat abai dalam penanganan bencana asap yang terjadi selama bertahun-tahun. Pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap perusakan ekosistem lahan gambut secara masif sehingga mudah memicu kebakaran lahan dan hutan.

Para ahli dan aktivis lingkungan menilai akar masalah dari kebakaran lahan di Sumsel adalah kerusakan ekosistem lahan gambut. Sumsel memiliki 1,4 juta ha lahan gambut dengan kedalaman 2-8 meter.

Kebakaran terjadi karena masifnya alih fungsi di lahan yang sangat mudah terbakar. Pemicu kebakaran ini adalah karena keringnya lahan gambut setelah alih fungsi lahan. Dalam proses alih fungsi, lahan gambut itu selalu disertai pengeringan lewat pembuatan kanal-kanal. Ahli hidrologi dari Universitas Sriwijaya, Momon Sodik Imanuddin, mengatakan, akar dari kebakaran lahan gambut di Sumsel adalah adanya pengeringan berlebih dan tidak terkendali tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko, saat ini kurang dari 10 persen lahan gambut di Sumsel masih dalam kondisi baik. Sekitar 800.000 ha lahan gambut Sumsel sudah dibebani izin dan konsesi perusahaan.

Catatan Walhi Sumsel, pemberian izin penggunaan lahan gambut yang masif terjadi sejak 1997. Tahun 1994, luas kebun sawit di Sumsel baru 50.120 ha. Namun, tahun 2015, luas areal kebun sawit sudah 827.212 ha. Adapun untuk izin hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan mencapai luas 1,8 juta ha.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Budidaya mengatakan, sejauh ini belum ada tindakan tegas kepada para pemilik kebun yang lahannya terus terbakar. Pada kebakaran tahun 2013 dan 2014, tidak ada sanksi apa pun bagi pemegang izin yang lahannya terbakar.

Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, karena adanya pembiaran dan penegakan hukum yang lemah, pelanggaran terus terjadi. Ini berbeda dengan Malaysia. Perkebunan di negeri jiran itu juga banyak menggunakan lahan gambut, tetapi tidak ada kasus pembakaran lahan yang mengakibatkan bencana asap. (IRE/ITA/SAH/DKA/JOG/ZAK)