RS, Dokter, dan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 30/05/2015, 16:15 WIB
Warga antre untuk mendaftar program BPJS. Tribun Pontianak/Galih Nofrio NandaWarga antre untuk mendaftar program BPJS.
EditorLusia Kus Anna

Oleh: FACHMI IDRIS

Artikel Lutfhie Hakim (Kompas, 13 Mei 2013) berjudul "Kewajiban Kerja Sama BPJS-Rumah Sakit Swasta" perlu diklarifikasi.

Dalam artikelnya, Lutfhie menyebutkan bahwa pernyataan Presiden bahwa rumah sakit harus dipaksa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah salah. "Sepertinya Presiden kurang memperoleh informasi yang  benar tentang bagaimana kerja sama rumah sakit swasta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," ujar Lutfhi.

Kebetulan penulis tahu persis ceritanya. Pernyataan Presiden bermula dari tanya jawab dengan buruh perkapalan saat penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seorang penerima KIS mengeluh tentang pelayanan kesehatan. Ada temannya dalam keadaan gawat darurat ditolak rumah sakit (RS) swasta. Diduga latar belakangnya karena status pasien adalah peserta BPJS Kesehatan.

Tentu Presiden kaget. Respons spontan Presiden sangat jelas. Beliau menyatakan akan memberi sanksi bagi RS yang menolak pasien emergensi. Di sini, Presiden jelas tidak salah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan: "Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau tenaga kesehatan yang  melakukan praktik  atau  pekerjaan  pada fasilitas pelayanan  kesehatan  yang dengan sengaja  tidak memberikan pertolongan pertama terhadap  pasien  yang dalam  keadaan gawat darurat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 32 Ayat (2)  atau Pasal  85  Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama 2 (dua) tahun dan  denda paling banyak  Rp 200.000.000 (dua  ratus  juta rupiah)...".

UU ini berlaku 2009. Sementara BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 2014. Ini artinya, jauh sebelum ada BPJS Kesehatan, RS wajib memberikan pertolongan pada pasien emergensi.

Agak aneh apabila kemudian dunia perumahsakitan, khususnya komunitas kedokteran, memberikan respons berlebihan. Terkesan ada "pemidanaan baru" di era BPJS Kesehatan.  Mestinya, RS sangat diuntungkan. Sebelum ada BPJS Kesehatan, posisi RS lebih berat. Ada kewajiban melayani pasien emergensi, tetapi tak ada kepastian apakah pasien atau keluarganya mampu bayar atau tidak.

Kondisi ini cenderung menyebabkan sebelum pasien ditolong, diminta deposit sejumlah uang. Apabila uang tidak ada, pasien cenderung ditolak atau "dirujuk" ke RS lain. Ini berbahaya. Bisa saja saat dirujuk, nyawa pasien melayang di jalan.

Mengapa RS diuntungkan? Di dalam Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, "Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS-K dibayar dengan penggantian biaya; dan biaya dimaksud ditagihkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS-K setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut.".

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X