Indonesia Bisa Diserbu Dokter Asing di Era Pasar Bebas ASEAN

Kompas.com - 20/04/2015, 18:06 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorLusia Kus Anna

 


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas ASEAN, Indonesia dikhawatirkan menjadi ladang basah bagi dokter asing maupun pemodal asing di bidang kesehatan.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan, salah satu kesepakatan yang ditandatangi dalam ASEAN Framework Agreement on Services adalah penyertaan modal asing mencapai 70 persen, kecuali di Makassar dan Manado, yaitu 51 persen. Sementara itu, terdapat pendirian terbatas di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur. Hal ini berlaku di semua sektor, bukan hanya kesehatan.

Menurut Zaenal, hal ini dapat mengancam kedaulatan negara di sejumlah sektor, terutama di bidang kesehatan.

“Di bidang kesehatan, kekhawatiran akan liberalisasi jasa kesehatan muncul di kalangan pelaku jasa kesehatan yang sepenuhnya dari dalam negeri,” kata Zaenal dalam diskusi "Kedaulatan Kesehatan Menjelang Serbuan Dokter Asing”di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Dengan adanya ketentuan MEA tersebut, dikhawatirkan para dokter asing yang menawarkan jasa keahlian tertentu akan datang ke Indonesia.

Zaenal menampik jika kekhawtiran terbesar adanya pasar bebas ASEAN adalah tidak bisa bersaingnya para dokter di Indonesia dengan dokter asing. Lebih dari itu, menurut Zaenal ia lebih khawatir jika dalam era pasar bebas ASEAN akan memunculkan perusahaan asing di bidang kesehatan.

“Kalau hanya dokternya enggak terlalu pusing kita, tapi kalau dia masuk dalam perusahaan artinya bukan hanya sekedar untuk praktik saja,” ungkap Zaenal.

Menurut dia, perusahaan asing yang akan masuk bukan bertujuan untuk memberi kemakmuran masyarakat, melainkan hanya untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Masuknya pihak asing tidak dapat menjamin dapat meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Bidang Penataan Globalisasi Praktik Kedokteran IDI Ario Djatmiko mengatakan, pemerintah harus sepenuhnya memegang kendali dalam perbaikan sistem kesehatan nasional. JIka tidak, pasar besar di sektor kesehatan hanya akan membawa Indonesia memiliki pelayanan kesehatan berbiaya tinggi, hingga terjadi gap.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X