Perikanan Berkelanjutan tanpa Sakit Sesaat pada Nelayan

Berkurangnya stok ikan di perairan sekitar berimbas pada banyak faktor. Nelayan kini harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan yang cukup guna diperdagangkan. Kadek menyebut, pelayaran kadang harus ditempuh hingga Sorong dan perbatasan Australia.

Dengan pelayaran lebih jauh, waktu melaut pun lebih lama. Bahan bakar yang dibutuhkan semakin besar. Maka tak mengherankan bila kenaikan harga bahan bakar minyak yang sempat terjadi beberapa waktu lalu benar-benar memukul nelayan.

Gejala semakin sedikitnya hasil tangkapan ikan dan semakin jauhnya jarak yang ditempuh nelayan untuk mendapatkan ikan menunjukkan adanya eksploitasi ikan berlebihan. Sebabnya adalah praktik perikanan tak ramah lingkungan.

Hal itu diakui Kadek. "Dulu banyak sekali orang pakai pukat," katanya. Pukat mulai marak tahun 1980-an. Kadek mengatakan, pukat hingga tahun 1990-an masih dipuja karena efektif menjaring ikan langsung dalam jumlah banyak.

Dengan pukat, segala jenis makhluk laut tertangkap, tak terkecuali ikan-ikan berukuran kecil yang sejatinya penting untuk kelangsungan spesiesnya. "Akhirnya sekarang habis," ungkap Kadek.

Gejala overfishing, yang sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun, akibat praktik perikanan yang tak ramah lingkungan membuat sejumlah kalangan perikanan khawatir. Bukan hanya khawatir dengan masa depan nelayan, tetapi juga ekosistem.

Sejumlah kalangan mulai mempromosikan praktik perikanan berkelanjutan, seperti yang dilakukan The Nature Conservancy (TNC). Lembaga itu memulai program perikanannya di Indonesia dengan basis di Bali pada tahun 2014 lalu.

Kekhawatiran masuk akal. Satu tempat tereksplotasi berlebihan, nelayan pindah ke tempat lain. Di tempat lain, bila praktik penangkapannya tak diubah, maka sumber daya ikan di tempat itu bisa habis pula.

"Semua tempat bisa habis nanti. Saya tidak tahu nanti dalam 5 - 10 tahun ke depan nelayan lalu masih bisa menangkap ikan atau tidak," kata Peter Mous, Direktur Program Perikanan TNC.

Dalam pertemuan dengan pelaku industri perikanan, pemerintah, dan pegiat konservasi, Kamis (26/2/2015) lalu, TNC mengajak pelaku industri untuk terus mengupayakan perikanan berkelanjutan.

TNC memperkenalkan sistem mudah mengukur ikan tangkapan. Ikan diberi barcode lalu dengan scan dilihat ukurannya. Hasil pengukuran langsung masuk ke pusat data dan bisa disetor ke pihak berwenang.

Pengukuran penting untuk melihat kualitas tangkapan. "Jadi nanti kalau bisa nelayan tidak tangkap lagi ikan yang masih kecil," ujar Peter kepada wartawan di sela-sela pertemuan.

Hal lainnya yang dipromosikan terdengar lebih rumit, yaitu identifikasi spesies. TNC menebar sejumlah spesies ikan di atas meja kemudian meminta para peserta pertemuan untuk mengidentifikasi spesiesnya secara tepat.

Identifikasi itu, kata Peter, penting. Dari sana, ikan tangkapan bisa diberi label jenis, ukuran, dan asal-usulnya. Penangkap ikan bisa menunjukkan bahwa ikan yang didapatkannya merupakan jenis yang boleh ditangkap serta berasal dari wilayah yang jelas.

Dua hal yang diperkenalkan TNC itu terdengar bagus. Namun, untuk pelaku industri seperti Kadek, hal itu sekaligus merepotkan. Biasanya, pendataan hanya ukuran dan jumlah yang dikirim ke konsumen. Tidak sampai jenis secara spesifik.

Merepotkan prosesnya, tak terbayang pula konsekuensinya. Misalnya, soal ikan tangkapan yang dibatasi ukurannya. "Hasil tangkapan bisa berkurang besar kalau begitu," ungkap Kadek.

"Selama ini kan kalau ikan ukuran besar kita kirim untuk ekspor. Yang kecil-kecil, kita jual ke pasar lokal. Orang Indonesia kan belinya yang kecil-kecil," ujar Kadek yang kini menggeluti ekspor fillet kakap ke Australia hingga tuna ke Jepang.

Dengan jumlah tangkapan yang sudah minim saat ini, pembatasan ukuran ikan tangkapan bisa semakin mencekik nelayan. Sudah berlayar lebih jauh, menghabiskan lebih banyak bahan bakar, tangkapan minim pula. Untuk nelayan, rasanya sakit.

Tapi menurut Bas Zaunbrecher, Head of Representative Technical Services LLC, salah satu perusahaan yang bergerak pada ekspor ikan ke Eropa, pengupayaan praktik perikanan yang ramah lingkungan akan menguntungkan Indonesia sendiri di masa depan.

"Di Belanda, orang sudah tidak mau mengonsumsi ikan sembarangan. Orang Belanda bukan hanya melihat ikan itu bergizi dan aman dikonsumsi atau tidak, tetapi juga menilai sumbernya dan ditangkap dengan ramah lingkungan atau tidak," jelasnya.

Kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya konsumsi berkelanjutan semakin meningkat. Bukan hanya di Eropa, apa Amerika Serikat dan Jepang pun kini sudah mulai menaruh perhatian.

Zaunbrecher menambahkan, dengan mempraktikkan perikanan yang ramah lingkungan, Indonesia juga bisa menjual ikannya lebih mahal. "Ikan yang ramah lingkungan dihargai lebih tinggi," ucapnya.

Indonesia sendiri kini sebenarnya sudah merasakan kehilangan pasar karena ikan yang ditangkapnya tak bisa dipastikan ramah lingkungan. "Ada satu jenis tuna yang kita sudah tidak bisa ekspor lagi ke Eropa," kata Zaunbrecher.

Indonesia kehilangan pasar karena belum memperoleh sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC), sertifikat paling berkelas di dunia yang menyatakan bahwa suatu sumber daya ikan ditangkap dengan cara ramah lingkungan.

"Fiji sekarang sudah punya itu, jadi mereka sekarang yang kirim ke Eropa. Kita sudah tidak bisa lagi," ungkap Zaunbrecher. Menurutnya, perikanan berkelanjutan bukan pilihan bila Indonesia tak mau kehilangan pasar.

Kadek sebenarnya mengakui bahwa perikanan berkelanjutan penting bagi bisnisnya sendiri. Namun, proses menuju ke sana acapkali sangat menyakitkan, merugikan secara pendapatan. Ia mengatakan, perlu kebijakan yang membantu nelayan.

Soal sertifikasi MSC misalnya, Zaunbrecher mengakui, ongkosnya sangatlah mahal. Namun, kebijakan pemerintah bisa membantu sehingga industri skala kecil pun dapat memperoleh sertifikasi tersebut.

Peter yang sudah malang melintang di dunia perikanan Indonesia sejak tahun 1997 mengungkapkan, langkah pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perikanan berkelanjutan saat ini sudah baik, namun perlu perbaikan pula.

Soal MSC misalnya, walaupun merupakan kewajiban setiap industri untuk memenuhinya, pemerintah bisa mendorong, terutama pada industri kecil. "Mungkin dengan melibatkan koperasi," katanya.

Di luar soal itu, Kadek mengungkapkan bahwa satu-satunya pihak yang bisa memaksa industri untuk mempraktekkan perikanan ramah lingkungan adalah konsumen, tak terkecuali orang Indonesia.

"Kalau semua konsumen maunya ikan yang punya MSC, ya kita pasti akan ke sana. Mereka mau ikan yang ukurannya tertentu, kita gerak ke sana," jelas Kadek. Orang Indonesia harus mulai memilih jenis, ukuran, dan memperhatikan cara penangkapan ikan agar sumber daya laut itu tetap lestari.

Salah satu pilar perikanan berkelanjutan lain adalah mengoptimalkan budidaya. "Jepang saja sekarang sudah budidaya tuna. padahal itu sulit dan mahal sekali," ungkap Kadek.

Ia mengungkapkan, pemerintah Indonesia perlu mendorong dan membantu nelayan mengembangkan budidaya. Kadek sendiri kini sudah memulai dengan membudidayakan kakap putih dan mengekspor hasilnya ke Australia.