Kompas.com - 02/02/2015, 20:52 WIB
Kapal milik nelayan asing ditenggelamkan TNI AL, di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun. TNI AL mengerahkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), di antaranya KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sutedi Senaputra, KRI Todak, KRI Baracuda dan KN Bintang Laut milik Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHOKapal milik nelayan asing ditenggelamkan TNI AL, di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun. TNI AL mengerahkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), di antaranya KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sutedi Senaputra, KRI Todak, KRI Baracuda dan KN Bintang Laut milik Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
EditorYunanto Wiji Utomo

KOMPAS.com - Menyusul terbitnya sejumlah peraturan menteri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan meningkatkan pengawasan untuk menjamin kepatuhan pada aturan.

Kepala Badan Litbang KKP, Ahmad Purnomo, mengungkapkannya dalam acara media briefing "Pemaparan Kajian Singkat Alat Tangkap Trawl di Indonesia" yang diadakan WWF Indonesia, Senin (2/2/2015).

KKP telah menerbitkan setidaknya empat peraturan menteri yang mengatur praktik penangkapan sumber daya hayati laut.

Permen No 1/2015 mengatur tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Nelayan dilarang menangkap dan memperdagangkan benih lobster. Permen No 2/2015 mengatur tentang larangan pemakaian pukat untuk penangkapan ikan.

Untuk menjamin kepatuhan pada aturan, Ahmad mengatakan, "Kita sekarang tingkatkan pengawasan dua kali lipat."

"Sebelumnya kita lakukan pengawasan 60 hari layar. Kalau sekarang 200 lebih hari layar. Selain itu juga ada kelompok masyarakat pengawas yang bekerja seperti siskamling. Kita juga bekerjasama dengan nelayan agar lebih efektif," jelas Purnomo.

Keefektifan kerjasama dengan nelayan terbukti dengan adanya nelayan yang melaporkan kejadian masuknya kapal asing penangkap ikan beberapa waktu lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ahmad mengungkapkan, sejumlah kebijakan, seperti pelarangan pukat sudah tepat. Pukat terbukti merusak. Ia mengatakan, larangan sebenarnya sudah ada sejak tahun 80-an, namun kala itu ditoleransi sebab hasil tangkapan udang rendah.

Menurut Ahmad, sejumlah peraturan menteri yang terbit sudah sesuai dengan visi KKP saat itu, yaitu mengupayakan kedaulatan, keberlanjutan perikanan, dan kesejahteraan nelayan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.