Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah REDD Plus Mati Seiring Kematian BP REDD Plus?

Kompas.com - 29/01/2015, 20:29 WIB

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat NUsantara, Abdon Nababan, mengungkapkan, "bila perubahan mendasar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa dilakukan dengan cepat, sebenarnya penggabungan itu tidak masalah."

Namun, Abdon mengungkapkan bahwa penggabungan itu penuh tantangan. Penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sendiri cukup rumit, apalagi dengan masuknya BP REDD+ dan DNPI.

Menurut Abdon, BP REDD+ walaupun kecil namun memiliki pekerjaan yang sangat kompleks, berpihak pada pelestarian hutan. Sementara, Kementerian Kehutanan dalam kabinet sebelumnya lebih sibuk dengan perizinan.

Pekerjaan rumah lain adalah soal masyarakat adat. "BP REDD+ sebenarnya sudah ambil alih posisi wali data wilayah adat. Nah bagaimana nanti ini nanti diintegrasikan pada program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkapnya.

Keberlanjutan program REDD+ kini benar-benar berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bila tak ada perubahan mendasar, maka REDD+ bakal mati seiring penggabungan BP REDD+.

"Saya mengingatkan Menteri LHK supaya bisa mengintegrasikan program BP REDD+ dengan lancar dan smooth," katanya. Paradigma kini, hutan bukan hanya produksi kayu, tetapi keberlanjutan lingkungan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com