Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2015, 18:35 WIB
|
EditorYunanto Wiji Utomo

KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo membubarkan dua lembaga Negara, Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Kedua badan yang dibentuk pada rezim Presiden Yudhoyono ini dibubarkan melalui Perpres 16 tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015. Selanjutnya, tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 
“Setiap tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI kami sebar di beberapa dirjen terkait. Dengan demikian, isu ini semakin diperkuat karena memiliki “pasukan” kami hingga di daerah-daerah,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (28/1/2015) di Jakarta.
 
Ia memberi penjelasan kepada media terkait Perpres 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perpres ini juga berisi uraian kelembagaan KLHK.
 
Penyerahan tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI terdapat pada pasal 59. Selanjutnya pada Bab VIII Ketentuan Penutup, pasal 63 ayat c dan d, Presiden mencabut Perpes nomor 62/2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim. Kedua perpres ini dinyatakan tak berlaku.
 
Kemudian, Perpres 16/2015 pada pasal 64 mempertegas Peraturan Presiden mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perpes ini diundangkan pada 23 Januari 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
 
Akibatnya, berbagai kegiatan BP-REDD+ pun dibatalkan. Seperti kegiatan evaluasi moratorium kehutanan yang sedianya berlangsung Kamis, 29 Januari 2015 dan undangan telah dikirim ke berbagai instansi, akhirnya dibatalkan.

“Rekan jurnalis yang baik, mohon maaf sebesarnya, terkait dengan terbitnya Perpres 16/2015, maka acara besok, diskusi dan analisa dan tindaklanjut moratorium pasca Mei 2015 tidak jadi diadakan. Mohon maklum. Salam,” demikian pemberitahuan dari pihak BP-REDD+.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+