Kompas.com - 29/10/2014, 19:59 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (28/10/2014). Susi mulai bertugas sebagai menteri pada hari ini dengan melakukan perkenalan kepada karyawan dan berdiskusi santai dengan lima direktur jenderal (dirjen) serta tiga kepala bidang di sofa ruangan kerjanya. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kompas.com / RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (28/10/2014). Susi mulai bertugas sebagai menteri pada hari ini dengan melakukan perkenalan kepada karyawan dan berdiskusi santai dengan lima direktur jenderal (dirjen) serta tiga kepala bidang di sofa ruangan kerjanya. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
EditorYunanto Wiji Utomo

KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan "membabat habis" para penyelundup yang mencuri sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia.

"Untuk perusahaan yang banyak menyelundupkan ikan, saya pasti 'babat'," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers setelah serah terima jabatan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Menurut Susi, tekad untuk mengatasi pencurian ikan itu antara lain karena hal tersebut termasuk merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara.

Terkait dengan program 100 hari, ia menyatakan selama beberapa bulan mendatang akan meneruskan beragam program yang telah dilaksanakan selama ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya akan meneruskan sampai saya melihat apa saja yang bisa dikritisi," katanya. Hal itu dilakukan karena tidak bisa mengubah secara drastis hanya dalam 1-2 bulan ke depan.

Sebagaimana diketahui, kawasan perairan di Indonesia kerap menjadi area pencurian perikanan dari berbagai kapal penangkap ikan yang berasal dari luar negeri.

Bahkan, kapal-kapal yang menangkap secara ilegal komoditas perikanan di kawasan perairan Indonesia disinyalir berasal dari sejumlah negara tetangga yang terletak di kawasan ASEAN.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengharapkan Presiden Joko Widodo merevisi peraturan menteri tentang alih muatan kapal ikan di tengah laut karena memicu pencurian ikan yang merugikan bangsa ini.

"Kami berharap pemerintahan baru ini segera merevisi Permen 26 Tahun 2013 tentang alih muatan kapal karena kasus pencurian ikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan," kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara Selamet Daroyni di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Ia menjelaskan, praktik pencurian ikan di perairan Indonesia terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2001 hingga 2013, terdapat 6.215 kasus pencurian ikan. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 3.783 kasus terjadi selama 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.