Kompas.com - 29/10/2014, 19:36 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
EditorYunanto Wiji Utomo

KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, dia ingin menekankan aspek komersialisasi dalam beragam program yang ditelurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya lihat semua program KKP selama ini sudah baik, tapi kita harus masukkan komersialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," kata Susi dalam acara serah terima jabatan di kantor KKP, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Menurut Susi, hanya dengan penekanan kepada komersialisasi, itu akan membuat aktivitas perekonomian dapat menjadi berkelanjutan.

Ia juga berpendapat bahwa berbagai program yang terkait dengan perekonomian bangsa baru bisa berhasil bila menekankan kepada komersialisasi.

Untuk itu, ujar dia, semua program bantuan dan asistensi yang digulirkan oleh KKP "harus ujungnya ke arah bisnis".

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, komersialisasi penting karena menciptakan profit atau keuntungan yang dinilai akan mampu menggerakkan orang karena melihat adanya laba yang bisa diraih.

Susi juga melihat bahwa atmosfer dan situasi orang-orang di KKP dinilai tidak terlalu berubah dengan perusahaan yang selama ini dipegang oleh dirinya.

Sebagaimana diberitakan, duet Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pucuk pengelola masalah kelautan harus dapat menyejahterakan kaum nelayan tradisional yang masih kerap terpinggirkan.

"Maksimalkan untuk menyejahterakan masyarakat nelayan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Menurut dia, optimisme akan muncul kepada keduanya (Menko Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan) jika terbukti memihak kepentingan bangsa, khususnya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar kedua menteri tersebut jangan sampai ditunggangi kepentingan asing karena selama satu dekade terakhir dinilai kepentingan bangsa di sektor kelautan dan perikanan kerap dinomorduakan.

"Kekhawatirannya adalah sulit memisahkan kepentingan bangsa dan personal, terlebih asing," ucapnya.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk perlu memperkuat organisasi nelayan tradisional Indonesia guna melawan arus liberalisasi serta memperkokoh kedaulatan bangsa di lautan Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.