Rapor Merah Kualitas Kesehatan Indonesia

Kompas.com - 08/10/2014, 07:40 WIB
Warga antre menunggu dibukanya loket pendaftaran BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014). ANGGA BHAGYA NUGRAHAWarga antre menunggu dibukanya loket pendaftaran BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
|
EditorLusia Kus Anna


JAKARTA, KOMPAS.com
- Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidupnya. Untuk urusan kesehatan, Indonesia ternyata masih kalah dibanding negara tetangga.  Terkait angka harapan hidup di Asia, Indonesia berada di urutan keenam setelah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam. Adapun angka harapan hidup dapat diukur melalui angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita.

Hal ini diungkapkan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, Hanibal Hamidi. Menurut dia, untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus melakukan revolusi kesehatan.

"Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perlu rekonstruksi total sistem kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh faktor yang menetukan atau berkolerasi dengan kualitas kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup. Rekonstruksi ini disebut sebagai revolusi kesehatan," ujar Hanibal dalam diskusi Revolusi Kesehatan menuju Revolusi Mental di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (7/10/2014).

Indonesia juga dinilai gagal dalam pemenuhan gizi bayi dan balita. Data terakhir tahun 2011, terdapat 17 provinsi yang memiliki penderita kurang gizi di atas angka nasional 17,9 persen. Rendahnya kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari kurangnya rumah tangga yang mampu mengakses air bersih yang layak. Rumah tangga yang mampu mengakses sanitasi juga rendah.

Hanibal mengatakan, saat ini ketersediaan air bersih dan sanitasi tidak masuk dalam sistem kesehatan nasional. Padahal, menurut dia kedua hal itu merupakan kebutuhan pasti dari masyarakat dan berkaitan dengan kualitas kesehatan.

Selain itu, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas kurang berfungsi optimal. Mulai dari kurangnya fasilitas hingga tenaga kesehatan. Hal ini diperkuat dengan rendahnya anggaran kesehatan yang belum mencapai 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.

Menurut Hanibal, saat ini ada lima faktor yang harus menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Kelimanya yaitu, penyediaan dokter tiap desa, penyediaan bidan, air bersih, sanitasi, dan gizi seimbang untuk ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita.

"Jadi dilakukan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis pedesaan yang bisa dilakukan melalui revitalisasi puskesmas sebagai ujung tombak peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," terang Hanibal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X