Kompas.com - 11/09/2013, 11:03 WIB
EditorYunanto Wiji Utomo

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai jenis spesies invasif mendominasi ekosistem-ekosistem perairan darat di Indonesia. Kondisi ini mengkhawatirkan dan perlu upaya pemerintah menghentikan introduksinya serta mengendalikan berbagai spesies yang telanjur masuk perairan.

Selain mengancam keberadaan spesies-spesies endemis atau asli perairan itu, kehadiran spesies invasif juga mengganggu perekonomian masyarakat pemanfaat sumber daya perikanan.

Gadis Sri Haryani, peneliti Pusat Limnologi LIPI, mengatakan, peneliti tak menyarankan introduksi ikan asing. ”Saran kami merevitalisasi populasi ikan asli,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Di Waduk Sermo, Yogyakarta, introduksi ikan merah (red devil) memangsa wader, mas, tawes, dan nila. Ikan mas dan nila termasuk ikan introduksi yang menjadi bagian ikan konsumsi di Indonesia. Ikan mas berasal dari China dan nila dari Afrika.

Sepuluh tahun sejak ikan itu diintroduksi, tangkapan warga menurun dan sekitar 75 persen tangkapan adalah red devil. Kini, spesies red devil mulai menyebar ke Cirata dan Jatiluhur.

Ikan nila (Oreochromis niloticus) dari Afrika, sejak 1969, yang dimasukkan ke Danau Laut Tawar Aceh mendesak populasi depik (Rasbora tawarensis), ikan endemis. Di Danau Ayamaru, Papua Barat, ikan mas (Cyprinus carpio) yang diintroduksi dari Jepang/China pun invasif, memangsa ikan pelangi (Melanotaenia ayamaruensis), endemis.

Di Kali Brantas, Jawa Timur, saat Arung Hayati Keanekaragaman Hayati 2013, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) menemukan 85 persen jenis ikan didominasi sapu-sapu dan nila. Ini mengalahkan spesies endemis, seperti ikan belida, tawes, keting, baung/rengkik, dan jendil.

Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton, yang dihubungi sedang menyusuri Brantas di ruas Tulungagung-Kediri, mengatakan, ikan sapu-sapu awalnya diintroduksi untuk mengurangi lumut di badan sungai. Perkembangannya justru tak terkendali.

”Kami berkonsultasi dengan para pakar dari perguruan tinggi untuk pengendalian atau penanganan,” kata Muhammad Ridwan, Kepala Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ICH/KOMPAS CETAK)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.