Adaptasi Perubahan Iklim, Libatkan Masyarakat Adat dan Agama - Kompas.com

Adaptasi Perubahan Iklim, Libatkan Masyarakat Adat dan Agama

Kompas.com - 20/03/2013, 10:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapital sosial perlu dilibatkan untuk melakukan adaptasi perubahan iklim dan bencana. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masyarakat adat dan pemuka agama merupakan modal sosial yang kuat. Penelitian kerentanan perubahan iklim atau bencana disarankan untuk dikawal agar pemerintah daerah benar-benar mengaplikasikan adaptasi sesuai hasil penelitian.

Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Hasil Riset Kerentanan Iklim di Sikka, Lembata, dan Kefamenanu, di NTT, yang diadakan Plan Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Senin (18/3/2013), di Jakarta.

Armi Susandi, peneliti perubahan iklim dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB memaparkan penelitian partisipatif tentang kerentanan iklim di Kabupaten Sikka, Lembata, dan Timor Tengah Utara (TTU). Ketiga daerah dipilih karena masing-masing rentan terhadap kekeringan (Lembata), naiknya permukaan air laut (Sikka), serta longsor dan banjir (TTU).

”Di NTT gereja perlu dilibatkan. Sekali Gereja bicara, masyarakat ikut semua. Kalau pendekatan dilakukan dengan ilmu asing, akan muncul resistensi,” kata Victor Rembeth dari HFI.

Dari penelitian, Armi menyusun peta kerentanan setiap daerah, proyeksi kerentanan perubahan iklim di tiga kabupaten, juga potensi bencana di masa depan tahun 2015-2030 untuk bencana lima tahunan. Selain itu, dibuat pilihan adaptasi yang bisa dilakukan daerah, mulai dari adaptasi berbiaya murah hingga yang mahal.

Lembata yang rentan kekeringan bisa beradaptasi dengan memilih alternatif, selain menanam padi. Saat kekeringan melanda bulan Agustus-September, masyarakat bisa menanam palawija. Menurut Armi, peran pemerintah dalam implementasi adaptasi perlu dieksplorasi.

Andi Simarmata dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sebagai penanggap mengingatkan perlunya hasil penelitian di tingkat makro itu diturunkan hingga tingkat mikro. ”Agar komunitas bisa mengakses dan melakukan adaptasi di tingkat komunitas,” kata Andi.

Saat ini, DNPI berupaya menetapkan standardisasi cara melakukan kajian kerentanan, apakah tingkat kerentanan saja atau sampai ke proyeksi bencana sekian puluh tahun ke depan. (ISW)

 


Editoryunan

Close Ads X