Petani Horikultura Butuh Perlindungan

PEMALANG, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Suswono menyatakan, petani hortikultura di Indonesia memang termasuk dalam kategori petani miskin sehingga membutuhkan perlindungan. Namun demikian, perlindungan yang diberikan pemerintah tidak bisa dengan serta-merta memberlakukan kebijakan hambatan non tarif. 

Kebijakan yang bisa diambil pemerintah adalah mengatur waktu masuknya impor sayur agar tidak bertepatan dengan saat panen raya di dalam negeri.

"Kita tidak melarang produk hortikultura dari luar negeri masuk, tapi kita melakukan pengaturan tentang kapan produk itu bisa masuk dan bagaimana aspek keamanan pangan itu. Itu dilakukan agar petani terlindungi," kata Suswono di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tegal dan Pemalang.

Seperti diberitakan sebelumnya, petani hortikultura mengeluhkan impor sayuran yang cenderung tidak terkendali, hingga memukul petani sayur di dalam negeri. Hal ini karena harga jual sayur impor di pasar dalam negeri lebih murah ketimbang harga jual sayuran produksi petani lokal.

Persoalan itu dikemukakan kelompok tani hortikultura di Kabupaten Tegal saat berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di lereng Gunung Slamet, di Desa Batumirah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Kamis (21/2/2013).

"Sayuran impor dari negara lain kami rasakan semakin tak terkendali. Petani di sinis elalu rugi karena harga sayuran impor murah, jauh di bawahtitik impas produksi sayur lokal," kata Abduljabar, salah seorang petani setempat.

Persoalan lain, petani sayur juga menghadapi kendala kurangnya infrastruktur jalan, saluran irigasi pertanian, peralatan produksi, serta ketiadaan pasar agropolitan. Petani berharap, ada pengendalian impor sayur dan pemberian harga subsidi bagi komoditas sayur di dalam negeri, guna melindungi petani.

Terkait persoalan impor sayur, Presiden menyatakan, pemerintah berupaya membuat kebijakan yang tepat dengan memperhatikan kesejahteraan petani dan kebutuhan konsumen dalam negeri. Diakuinya, membuat kebijakan yang tepat itu tidaklah mudah.

"Kalau kita sama sekali melarang masuknya barang dan jasa, kita juga dilarang negara lain hingga tidak bisa mengekspor. Yang penting kebijakan ekspor impor ini harus tepat. jangan ceroboh dan gegabah, jangan sampai petani tercekik oleh kebijakan itu," kata Presiden.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan, pemerintah mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani. Namun demikian, pemerintah juga mempertimbangkan keterbatasan sejumlah daerah yang tidak bisa memproduksi sayur sendiri sehingga diperlukan impor. Impor itu diperlukan untuk stabilitas harga di tingkat konsumen.