Lindungi Hutan Anggrek Hitam di Kalteng

Barito Timur, Kompas - Warga Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Te- ngah, meminta pemerintah daerah melindungi 10 hektar hutan anggrek hitam (Coelogyne pandurata) di wilayah itu. Alasannya, tanaman langka itu kini terancam eksistensinya karena dikepung perkebunan kelapa sawit.

Warga Desa Murutuwu, Ramianto Situl (35), di Barito Timur, Jumat (25/1), mengatakan, hutan anggrek itu telah dikelola warga secara turun-temurun sejak 1965. Kawasan ini pertama kali dirawat orangtua Ramianto, yakni Yunitha Situl (71).

Hutan itu diharapkan memiliki status yang jelas sebagai kawasan konservasi anggrek hitam. Anggrek tersebut adalah tanaman asli Kalimantan. Banyak kolektor dan petani memburu anggrek hitam. ”Tidak jarang mereka yang menginginkan anggrek hitam masuk ke hutan tanpa izin. Ada yang membawa karung hingga mobil,” kata Ramianto.

Ia tidak keberatan, bahkan sangat mendukung, jika legalitas status hutan anggrek diperjelas untuk dijadikan tujuan wisata dan penelitian. Akan tetapi, Ramianto menolak keras bila hutan itu hanya dijadikan kawasan menjual anggrek hitam, apalagi untuk diambil sesuka hati.

Anggrek hitam adalah kekayaan flora Indonesia yang sudah sulit ditemukan sehingga seharusnya dilestarikan. Selama ini, sebagian warga merawat hutan dan mengupayakan agar lebih banyak anggrek berkembang biak tanpa mengambil untung dari kegiatan tersebut.

Bagian-bagian anggrek disebar secara merata di hutan itu sehingga bisa tumbuh. Kini, anggrek terlihat memenuhi hutan dan sebagian pohon mulai berbunga. ”Kalau ada pencari anggrek hitam masuk ke hutan tanpa izin, saya pasti akan memarahinya,” tutur Ramianto.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Barito Timur Darius Adrian mengatakan, pihaknya mendukung pengembangan hutan anggrek di Desa Murutuwu menjadi tujuan wisata dan penelitian, termasuk pohon-pohon kayu keras. Pengelolaan hutan anggrek saat ini masih tradisional dan akan didorong dengan pemeliharaan secara teknis agar lebih subur.

Sementara itu, luas lahan kritis di Jawa Tengah yang harus dihijaukan masih 600.000 hektar. Kondisi ini rawan bencana sehingga pencegahannya tidak hanya dengan penanaman pohon, tetapi juga dengan pembangunan infrastruktur sipil teknis.

Kadis Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Oman Djuharna di Semarang, Jumat, mengakui, dari 600.000 hektar lahan kritis yang ada, 8.000 hektar di antaranya termasuk sangat kritis. Salah satunya di Kabupaten Wonogiri, hulu Sungai Bengawan Solo.

”Kerusakan di daerah itu sudah sangat parah. Pemerintah daerah kami minta berhati-hati mengambil kebijakan terkait investasi yang mengancam kerusakan lingkungan. Dampaknya memang tidak dirasakan di Wonogiri, tetapi di wilayah yang dilalui Bengawan Solo,” ujarnya. Penanaman pohon tahun 2013 ditargetkan 130 juta pohon, sama seperti tahun 2012. (BAY/UTI)