Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan: HMP Hanya untuk Panggung Politik

Kompas.com - 28/11/2012, 13:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai wacana hak menyatakan pendapat (HMP) skandal Bank Century hanya upaya segelintir partai politik untuk mencari panggung menjelang Pemilihan Umum 2014 mendatang. Pasalnya, HMP sejauh ini hanya sebatas wacana tanpa ada realisasi kongkret untuk mengusulkan hak tertinggi anggota DPR itu.

"Bisa jadi ini panggung politik lagi. menjelang 2014, tapi momentum ini sudah lewat. Harusnya ini sudah dilakukan dulu-dulu kalau momentnya tepat, kalau sekarang jadi bergulir ke mana-mana," ujar Sutan, Rabu (28/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Sutan menjelaskan, saat Pansus Bank Century dulu, wacana HMP digulirkan lantaran isunya ketika itu masih hangat soal keterkaitan Demokrat. "Dulu seksi karena ada dugaan keterlibatan Demokrat, tapi setelah dibuka ternyata melempem semua," katanya.

Selain itu, wacana HMP saat itu juga menimbulkan tarik menarik kepentingan pribadi untuk kepentingan politik tertentu. Wacana HMP pun akhirnya kandas meski sudah ada beberapa orang yang menandatangi usulan HMP.

"Jadi HMP kali ini tetap lebih banyak politisnya. Padahal, kita ini negara hukum, KPK juga menyatakan belum selesai melakukan penyidikannya," kata Sutan.

Wacana hak menyatakan pendapat mengemuka ketika rapat Timwas Century dengan Pimpinan KPK beberapa waktu lalu. Wacana ini muncul setelah KPK menemukan bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan terhadap dua pejabat BI ketika bail out dikucurkan. Kedua orang itu, yaitu BM (ketika itu Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI) dan SCF (ketika itu Deputi IV bidang Pengawasan). Keduanya dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Para anggota Timwas berpendapat, sebagai Gubernur BI ketika itu, Wakil Presiden Boediono harus ikut bertanggungjawab. Pendapat itu juga masuk dalam keputusan Pansus Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com