Raja Bali Setuju Sebarkan Maklumat Perdamaian

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com--Raja Majapahit Bali Shri Gusti Ngurah Arya Wedakara menyetujui penyebaran maklumat perdamaian kepada 1.400 keluarga warga Bali di Lampung dan seluruh Indonesia.

"Yang Mulia akan bertemu dengan para korban kerusuhan di Lampung Selatan, kemudian menyebarkan maklumat Raja Bali kepada 1.400 keluarga warga Bali di Lampung," kata Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendratta Wedasteraputra Suyasa III, sebagai Abhiseka Raja Majapahit Bali Shri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepakisan XIX, dalam pertemuan penandatanganan maklumat kesepakatan perdamaian dengan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) di Hotel Novotel, Bandarlampung, Minggu.

Maklumat tersebut akan disosialisasikan tak hanya ke warga Bali di Lampung Selatan melainkan akan disebarkan ke warga Bali di seluruh Indonesia, agar maklum dan seluruhnya dapat merasakan manfaat.

Langkah selanjutnya, Raja Bali menginisiasikan mengadakan pertemuan budaya dan ritual yang disinergikan dengan budaya-budaya suku lainnya se-Indonesia.

"Kemungkinan pertemuan itu berlangsung secara berkala, untuk mempersatukan umat," ujarnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Adat Lampung (MPAL) Kadarsyah Irsyah gelar Kanjeng Suntan Raja Pesirah, mengatakan, perdamaian tidak berhenti hanya di sini, melainkan meluas keseluruh Lampung, namun prioritas di Balinuraga, Lampung Selatan.

"Nantinya, ini tidak berhenti di sini, ke depan, setiap ada acara adat baik Lampung dan adat Bali masing-masing saling mengundang dan menghadiri agar bisa bersinergi," katanya.

Tokoh-tokoh baik dari Lampung dan dari Bali saling menjembatani langkah-langkah perdamaian yang abadi.

Secara tegas Kadarsyah menegaskan, bahwa bentrok yang melibatkan dua kampung di Lampung Selatan murni tindakan kriminal, namun, dikait-kaitkan menjadi konflik yang melibatkan SARA.

Sementara itu di tempat terpisah, secara bersamaan, masing-masing tokoh antarwarga yang bertikai sepakat menandatangani perdamaian.

Perwakilan warga Bali, secara terbuka menyatakan permintaan maaf pada seluruh masyarakat Lampung.

Dalam perjanjian tersebut, masing-masing pihak sepakat menjaga perdamaian, kerukunan dan ketertiban dan mereka juga bersepakat untuk menyerahkan setiap perkara yang muncul kepada pihak-pihak berwenang.