Perkuat Ketahanan Masyarakat Miskin terhadap Bencana

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketahanan masyarakat lokal, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan, perlu diperkuat. Pengalaman membuktikan bahwa masyarakat yang paling miskin adalah yang paling terdampak oleh bencana.

"Mereka yang miskin yang paling terpapar, paling rentan dan paling rugi akibat bencana," kata Shamika Sirimane, Direktur Informasi dan Komunikasi, Divisi Teknologi dan Pengurangaan Bencana, Komisi Sosial dan Ekonomi Asia Pasifik PBB (ESCAP), dalam Konferensi Tingkat Kementerian Asia-Pasifik tentang Pengurangan Risiko Bencana ke-5 di Yogyakarta, Selasa (23/10/2012).

Shamika mengutip Asia Pacific Disaster Report 2012 yang disusun United Nation International Strategies for Disaster Reduction (ISDR) untuk menggambarkan dampak bencana pada masyarakat miskin.

Pada tahun 2009, dampak badai Ketsana mengakibatkan kerugian senilai 58 juta dollar AS di Laos, dimana 50 persen kerugian diderita masyarakat miskin. Badai yang sama menyebabkan kerugian senilai 4,3 miliar dollar AS di Filipina, dengan total kerugian yang diderita masyarakat miskin seperti kalangan petani mencapai 90 persen.

Fakta di Pakistan juga menunjukkan hal yang sama. Setidaknya 70 persen dari total kerugian sebesar 9,7 miliar dollar AS akibat banir tahun 2010 diderita masyarakat miskin. Banjir di Thailand juga paling menyengsarakan masyarakat miskin di perkotaan.

Sirimane mengatakan, kenyataan bencana seharusnya memicu setiap negara untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana, terutama ketahanan masyarakat miskin. Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) seharusnya terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang setiap negara.

Jika pengurangan risiko bencana tak dilakukan, Sujit Mohanty, Program Officer ISDR Asia Pasifik, mengatakan, "Bencana alam bisa mengganggu bahkan membalikkan langkah untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs)"

"Perlindungan sosial diperlukan untuk mengurangi dampak bencana pada masyarakat miskin," kata Sirimane. Ia juga mengungkapkan, berdasarkan riset ESCAP, perlindungan sosial terjangkau oleh negara berkembang, berkisar antara 1-3 persen investasi nasional.