Penyandang Cacat Masih Diabaikan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Peran penyandang cacat masih dilupakan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Padahal, penyandang cacat sebenarnya bisa berkontribusi dalam penyelamatan dirinya saat terjadi bencana.

Demikian salah satu hal yang terungkap dalam diskusi "Vulnerability and Inclusion : Widening the Participation of Persons with Dissabilities in Disaster Risk Reduction (DRR) di Asia" yang diselenggarakan di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (22/10/2012).

Diskusi adalah bagian dari acara Pre-Conference penyelenggaraan Konferensi Tingkat Kementerian Asia-Pasifik tentang Pengurangan Risiko Bencana AMCDRR) ke-5. Konferensi diadakan mulai hari ini hingga Kamis (25/10/2012) mendatang.

Acara diskusi dihadiri oleh perwakilan negara-negara Asia dan Pasifik, diantaranya Naomi dari Fiji, Atif Shikh dari lembaga Special Talent Exchange Program (STEP) di Pakistan dan Katabwena Tawaka dari Pacific Dissabilities Forum.

Shikh mengungkapkan bahwa dalam program pengurangan risiko bencana, penyandang cacat masih dianggap sebagai korban. Penyandang cacat dipandang lemah dan semata menjadi objek yang perlu diselamatkan.

"Kalau ada penyandang cacat yang menyuarakan, pihak lain biasanya akan langsung mengatakan, 'tidak usah khawatir, masalah Anda sudah kami tangani.' Padahal penyandang cacat seharusnya dilibatkan," papar Shikh.

Naomi mengungkapkan, pelibatan penyandang cacat saat ini masih terkendala karena pola pikir di kalangan pemerintah atau lembaga lain yang berkewajiban menangani masalah kebencanaan. "Mindset bahwa orang cacat tidak bisa apa-apa harus diubah," kata Naomi.

Tawaka mengungkapkan, dengan pelibatan penyandang cacat, best practices dalam upaya penyelamatan penyandang cacat saat terjadi bencana bisa disusun. Contoh, bisa disusun bagaimana langkah menyelamatkan orang yang harus berjalan dengan kursi roda saat gempa.

Diskusi memberikan beberapa rekomendasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana harus inklusif, melibatkan penyandang cacat. Kebebasan untuk berpendapat dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan juga harus diberikan pada orang dengan keterbatasan fisik.